Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Khusnul Khuluk mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan manajemen dan penguatan usaha.
“Kalau tidak dimulai dari usaha kecil, dana besar dari Himbara itu tidak mungkin turun. Maka pemerintah harus turun tangan secara aktif, bukan sekadar membentuk koperasi lalu menunggu dana masuk,” katanya di Surabaya, Rabu.
Anggota Komisi B DPRD Jatim itu mengungkapkan KDMP yang digagas untuk memperkuat ekonomi desa di provinsi ini masih menghadapi kendala antara lain kelembagaan yang belum siap dan kemampuan pengurus yang terbatas.
Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah daerah seperti Sampang dan Lumajang, kata dia, hanya koperasi yang sebelumnya sudah eksis yang mampu beroperasi.
Di sisi lain, koperasi baru yang dibentuk khusus untuk program tersebut terkendala modal dan belum memulai kegiatan usaha.
“Beberapa desa memang belum siap. Koperasi itu seharusnya punya simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela. Tapi ketika masyarakat diminta mendirikan KDMP dengan janji pinjaman miliaran rupiah, mereka langsung antusias. Sayangnya, sampai sekarang dana itu belum ada,” ujar Anggota Graksi PKS DPRD Jatim ini..
Khusnul juga menyebutkan ada kepala desa yang enggan mengajukan pinjaman karena khawatir risiko gagal bayar akan berdampak pada elektabilitas mereka pada pemilihan berikutnya.
Sementara itu pemerintah provinsi menyatakan bahwa saat ini ada 8.494 KDMP di seluruh Jawa Timur yang sudah berbadan hukum.
