DPRD Jatim dorong pemerataan program gizi atasi stunting

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerataan program gizi yang dijalankan Dinas Kesehatan setempat, agar upaya untuk menurunkan angka stunting tersebut merata di tiap daerah.

"Penurunan angka prevalensi stunting harus diiringi pemerataan program agar benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundary Renny Pramana di Surabaya, Senin.

Diketahui prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.

Sebagai bentuk komitmen, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong redistribusi anggaran penanganan stunting dibahas dan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang saat ini sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi mendapat perhatian khusus dalam pembahasan APBD Perubahan," ujar Anggota Komisi E DPRD Jatim itu.

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Bunda Renny itu menilai keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, khususnya di daerah terpencil, menjadi hambatan rendahnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah yang paling rentan.

Lanjutnya, jika pemerintah daerah setempat ingin menurunkan angka stunting, maka investasi Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan menjadi harga mati.

Dirinya juga mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting per daerah dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan khususnya di daerah terpencil.

Selain itu juga pengembangan teknologi informasi untuk pemantauan status gizi secara real-time, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Ia menambahkan, meski terjadi penurunan angka prevalensi stunting, jumlah balita yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis di Jawa Timur masih tercatat sebanyak 430.780 anak.

Ia menambahkan, meski APBD Jatim 2026 telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penurunan stunting, ia menilai distribusi belum merata antardaerah.

Kabupaten Jember dan Mojokerto yang memiliki prevalensi stunting tinggi, kata dia, belum mendapat alokasi anggaran proporsional.

Menurutnya, harus ada evaluasi serius terhadap alokasi anggaran terhadap daerah dengan angka stunting tinggi yang semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran dan sumber daya.

Kota Surabaya dengan pendekatan berbasis teknologi seperti aplikasi Sayang Warga, berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9 persen pada 2021 menjadi 1,6 persen pada 2023.

Sebaliknya, beberapa daerah seperti Jember dan Mojokerto masih tertinggal jauh.

"Daerah lain perlu diberi kapasitas yang sama untuk meniru keberhasilan ini," ujarnya.