Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur terus menggenjot percepatan penurunan stunting di kota setempat sehingga ditargetkan tidak ada kasus stunting baru pada tahun 2027.
Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin di Surabaya, Jumat, mengatakan stunting adalah permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
"Sinergi antar-Perangkat Daerah (PD), akademisi, camat, lurah hingga penyuluh keluarga berencana dan Tim Penggerak PKK diperlukan untuk mencegah stunting dari hulu ke hilir," katanya di sela-sela Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Termin 2 Tahun 2025.
Anna menjelaskan, target tidak ada kasus baru di 2027. Artinya, meski kasus stunting lama yang sudah ada perlu intervensi berkelanjutan, tetapi tidak ada penambahan kasus baru yang muncul.
“Artinya kalau memang ada penyakit bawaan dari lima tahun sebelumnya tidak apa-apa, tetapi di tahun 2027 itu sudah tidak ada lagi penambahan kasus baru. Itu yang sering disampaikan oleh Wali Kota, Eri Cahyadi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya Ida Widayati menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini bertujuan menyebarluaskan rekomendasi hasil pengkajian tim pakar AKS kepada PD, camat, lurah, dan petugas puskesmas.
“Ada empat kelompok rentan yang perlu diperhatikan dalam pencegahan stunting, antara lain calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca bersalin, dan balita,” ujarnya.
Ida mengatakan, salah satu penyebab utama stunting yang trennya meningkat dalam lima tahun terakhir adalah pernikahan usia muda (di bawah usia 20 tahun). Oleh karena itu, pencegahan dilakukan melalui kelas calon pengantin (catin) dan pendampingan.
“Saat tes kesehatan cantin, ada beberapa kasus menujukan kondisi calon pengantin khususnya wanita mengalami anemia. Dari hasil tersebut kami memberikan rekomendasi agar tidak hamil dulu dan memberikan pendampingan. Ini salah satu pencegahan yang dilakukan,” ujarnya.
