Istanbul (ANTARA) - Thailand menyatakan pada Selasa (30/12) bahwa pembebasan 18 tentara Kamboja yang ditahan sejak Juli sedang dipertimbangkan, meski gencatan senjata yang diharapkan akan memicu kepulangan mereka setelah periode awal 72 jam masih berlanjut.
Otoritas Thailand mengatakan dugaan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tak berawak melanggar Pasal Enam dari perjanjian yang ditandatangani pada Sabtu (27/12), yang mengharuskan kedua pihak untuk menghindari "tindakan provokatif apa pun," termasuk operasi militer, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Nikorndedj Balankura.
Dia mengatakan badan keamanan Thailand mendeteksi pesawat tak berawak Kamboja "melanggar wilayah udara kedaulatan Thailand," yang dipandang Bangkok sebagai alasan untuk menunda pembebasan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, semua 18 tentara yang ditahan sejak bentrokan perbatasan pada Juli -- yang menewaskan sedikitnya 48 orang -- akan dikembalikan ke Kamboja jika gencatan senjata tetap utuh selama 72 jam.
"Oleh karena itu, Thailand sedang mempertimbangkan waktu pembebasan 18 tentara tersebut," kata Nikorndej dalam konferensi pers di Bangkok.
Juru bicara pemerintah Kamboja, Pen Bona, mengatakan bahwa belum ada "reaksi" dari Phnom Penh selain memantau penundaan tersebut, menurut berita Kiripost.
Gubernur Pailin, Ban Sreymom, mengatakan bahwa otoritas provinsi belum diberitahu tentang perubahan apa pun terkait kembalinya tentara, seperti yang dilaporkan oleh Khmer Times.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, mengatakan bahwa pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) yang diusulkan oleh Kamboja mungkin akan ditunda hingga pemerintah Thailand yang baru berkuasa setelah pemilihan 8 Februari, menurut laporan berita Thai PBS.
Gencatan senjata tersebut menyusul bentrokan perbatasan selama 20 hari yang menewaskan sedikitnya 99 orang, termasuk warga sipil.
Thailand menuduh Kamboja pada Senin melanggar perjanjian tersebut dengan mengirimkan lebih dari 250 pesawat tak berawak ke wilayah Thailand.
Kamboja menolak tuduhan tersebut.
Juru bicara Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal Maly Socheata, mengatakan bahwa Phnom Penh "secara tegas menolak" klaim tersebut dan menambahkan: "Kami menegaskan bahwa tidak ada peluncuran pesawat tak berawak semacam itu yang terjadi."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan Beijing akan "terus memainkan peran konstruktif dengan cara Asia" untuk membangun kembali kepercayaan antara kedua negara setelah Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menjamu Menteri Luar Negeri Thailand dan Kamboja untuk melakukan pembicaraan pada Senin.
Sumber: Anadolu
