Surabaya (ANTARA) - Progres percepatan pembentukan dan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) di Jawa Timur hingga saat ini tercatat sebanyak 6.984 koperasi telah resmi terdaftar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum.
"Jumlah tersebut setara 82,2 persen dari total 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur," ujar Kakanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jatim Haris Sukamto di Surabaya, Minggu.
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Daerah tersebut antara lain Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru Kota Blitar.
Sementara itu, kata dia, beberapa kabupaten/kota lain mencatat progres tinggi dan hanya menyisakan 1–6 berkas untuk mencapai 100 persen di antaranya Jombang 99,7 persen, Jember 99,6 persen, Surabaya 99,3.persen, Bangkalan 98,6 persen dan Gresik 98,3 persen.
Meski demikian, Haris juga mencatat adanya wilayah dengan progres lambat yang memerlukan intervensi segera di antaranya adalah Bojonegoro 10,9 persen, Kota Pasuruan 20,6 persen, Kota Batu 37,5 persen dan Kabupaten Pasuruan 41,4 persen.
"Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus. Perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan," katanya.
Data tren menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan SABH harian mencapai lebih dari 280 koperasi. Pihaknya optimistis untuk mencapai target 100 persen pada pekan ketiga Juni 2025.
Sejumlah strategi percepatan telah diusulkan, termasuk penandatanganan akta secara massal di notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.
"Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki," tuturnya.
Program pembentukan KD/KMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional.
