Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan siap beroperasi dan ramah disabilitas.
“Alhamdulillah, kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Luar Biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.
Ia menuturkan keberadaan SR di Kampus Unesa juga merupakan bentuk upaya pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim.
Kota Surabaya sendiri sebelumnya belum mengusulkan lokasi calon SR sebagaimana hasil pendataan oleh Kementerian Sosial RI selaku pengampu program.
“Fasilitas di Unesa sangat lengkap, mulai dari klinik, sarana olahraga dalam dan luar ruangan, serta lingkungan yang inklusif. Ini menjadi poin penting karena bisa menampung siswa difabel,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa peserta didik SR nantinya dapat mengakses berbagai fasilitas di lingkungan Unesa untuk pengembangan bakat dan potensi, mengingat kampus tersebut merupakan pusat Sport Science Nasional.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Dengan begitu, 38 kabupaten/kota di Jatim siap secara fisik menyelenggarakan SR,” ujarnya.
Tak hanya kesiapan fisik, Khofifah juga menekankan pentingnya kesiapan non-fisik berupa konsep penyelenggaraan. Ia mengapresiasi pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dikembangkan oleh Unesa, yakni melalui tahapan input, proses, hingga output.
“Konsep ini akan sangat bagus jika dipaparkan pada Rakor RPJMD tanggal 29 April mendatang di hadapan bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jatim juga terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan SR, termasuk pendataan keluarga dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekitar 42 persen masyarakat Jatim berada di Desil 1. Maka jika pusat menggunakan basis ini dalam perekrutan peserta SR, kami siap melaksanakan pada Juli nanti,” ujarnya.
Mantan Menteri Sosial itu menambahkan Pemprov Jatim juga menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembelajaran, rekrutmen pendidik, serta pengelolaan asrama.
“Untuk saat ini kita baru pada tahap kesiapan gedung. Proses berikutnya akan menyesuaikan arahan dari pusat,” katanya.
Sementara itu, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung Program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Unesa memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah kampus ramah disabilitas, fasilitas olahraga lengkap, serta ruang-ruang seni dan budaya.
“Asrama dengan kapasitas 150 orang sudah kami siapkan. Jika ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SR tingkat SMA, kami Insya Allah siap,” ujarnya.
Kesiapan ini, kata Nurhasan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bisa segera terwujud.*
