Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mengusulkan tiga lokasi untuk dijadikan sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tiga lokasi yang diusulkan yakni Eks Kantor Kelurahan Wonoasih di Jalan Anggur Kelurahan Wonoasih, kemudian Jalan Mastrip (belakang kantor Kecamatan Kedopok) di Kelurahan Kedopok dan Jalan PO Nusantara (belakang SMP Negeri 7) di Kelurahan Kanigaran.
"Kami bersama Ibu Sekda, kejaksaan dan dinas terkait sudah melakukan survei di tujuh lokasi, namun ada tiga yang kami usulkan nantinya sebagai lokasi dapur MBG," kata Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari di Probolinggo, Selasa.
Menurutnya MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Program itu dilaksanakan dengan berbagai aspek pertimbangan seperti lokasi, kondisi geografis dan kebutuhan gizi masyarakat.
"Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Probolinggo tentu saja memiliki peran penting dalam mengimplementasikan program itu agar berjalan dengan efektif dan efisien," tuturnya.
Sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SJ tanggal 22 April 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka Pemkot Probolinggo pun bergerak cepat untuk mencari lokasi dapur MBG.
Ia menjelaskan persyaratan dapur MBG antara lain luas lahan sekitar 800 - 1000 meter persegi dengan lebar depan minimal 25 meter, status tanah adalah hak pakai, lokasi dapur dekat dengan sekolah (terdapat 3000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi).
"Kemudian kondisi tanah siap bangun (bukan sawah dan tidak berkontur miring), terdapat jaringan Listrik PLN dan jaringan air tanah/PDAM, terdapat akses jalan dengan lebar 3-4 meter," tuturnya.
Menurutnya persyaratan lainnya dan wajib adalah lingkungan higienis, tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan tidak berdekatan dengan kandang peternakan. Selain itu lahan juga tidak dalam sengketa.
"Selanjutnya dari tiga lokasi lahan yang diusulkan masih menunggu koordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN). Bila disetujui maka kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti perjanjian serah terima pinjam pakai lahan dan pembangunan oleh pihak BGN," kata Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt Kepala Diskominfo Kota Probolinggo Madihah.
Survei dan rapat lanjutan tentang program MBG di Kota Probolinggo diikuti oleh Wawali Ina, Sekda Ninik, Tim Pendamping Kejari, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Madihah, BAPERIDA, BPPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinkes P2KB, Dinas PUPR-PKP, Kejari dan Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Kanigaran dan Wonoasih.
