Surabaya (ANTARA) - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, kini tengah menjadi topik viral, setelah rakyatnya berdemo menentang kebijakan sang pemimpin yang dinilai memberatkan beban rakyat.
Ribuan orang dari satu aliansi masyarakat berunjuk rasa pada Rabu (13/8/2025), mendesak Bupati Pati mundur dari jabatannya.
Isu yang memicu rakyat di pesisir utara Jawa Tengah itu berunjuk rasa karena Bupati Pati mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Bupati Pati bersikukuh dengan kebijakan menaikkan pajak itu karena alasan selama 14 tahun tidak pernah ada kenaikan pajak bumi dan bangunan di daerah itu.
Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, Bupati Pati kemudian bersedia membatalkan rencana menaikkan PBB itu.
Meskipun telah dibatalkan, gejolak warga Pati tidak surut. Hal itu karena dipicu oleh pernyataan Bupati Pati yang sempat menatang rakyat untuk melakukan demo jika tidak setuju dengan kenaikan pajak tersebut.
Di era digital, seperti saat ini, pernyataan menantang itu mudah menyebar, kemudian viral. Rakyat kemudian membuktikan kepada Bupati Pati bahwa mereka betul-betul bergerak untuk menunjukkan kekuatannya sebagai pemegang kuasa dalam sistem demokrasi.
Karena itu, kasus yang menimpa Bupati Pati menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya para pemimpin dari hasil pemilihan secara demokrasi, untuk berhati-hati dan peka terhadap situasi di masyarakat yang dipimpinnya.
Dari kasus Bupati Pati memberi pelajaran bahwa kekuatan rakyat tidak bisa dianggap remeh, apalagi kemudian ditantang untuk diwujudkan.
Dalam kasus Bupati Pati, rakyat sebagai pemberi mandat pengelolaan negara kepada seorang tokoh, betul-betul telah menunjukkan kekuatan kuasanya.
Bupati Pati yang nyata-nyata menantang pemberi mandat pada akhirnya harus tunduk kepada pemberi kuasa itu.
Sikap kurang peka pada suasana batin dan realitas masyarakat yang dipertontonkan oleh Bupati Pati harus menjadi pelajaran besar bagi pejabat politik lainnya agar berhati-hati menyampaikan pernyataan.
Kasus yang menimpa Bupati Pati juga menjadi pengingat bahwa jabatan bukan segalanya. Jabatan bukan menjadi ajang untuk menunjukkan kekuasaan. Jabatan hanya sementara yang pada 5 tahun setelah dilantik harus diganti.
Bupati Pati juga memberi pelajaran berharga bagi partai politik pengusung untuk selalu mengawal dan mengawasi pejabat terpilih, sehingga tidak mencederai kepercayaan rakyat dan kepercayaan partai politik yang telah mengusungnya menjadi kepala daerah.
Kalau pemimpin partai politik salah dalam mengambil keputusan terkait sikap kurang simpatik Bupati Pati ini bisa berdampak, bukan hanya di Kabupaten Pati, melainkan ke seluruh daerah di Indonesia.
Jika kebijakan partai politik dinilai oleh rakyat telah membela Bupati Pati, maka bersiaplah partai politik itu mendapati suaranya merosot tajam pada Pemilu 2029.
Sebaliknya, jika kebijakan partai politik pengusung Sudewo sebagai Bupati Pati itu berpihak kepada rakyat, maka partai politik itu bersiap meraup banyak simpati dan suara dari rakyat.
Sebagai tindak lanjut dari protes rakyat terhadap perilaku dan pernyataan dari Bupati Pati, DRPD setempat menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusulkan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo.
Di media sosial sempat beredar berita seolah-olah Sudewo telah menyatakan mundur dari jabatan sebagai Bupati Pati, setelah ribuan orang turun ke jalan untuk deko. Namun, Sudewo sendiri telah menegaskan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat, sehingga tidak bisa dengan mudah menyatakan mundur.
Meskipun demikian, kursi empuk Bupati Pati yang telah diduduki oleh Sudewo selama satu tahun lebih itu kini telah goyah.
Bupati Pati terperangkap dalam sikap dan pernyataannya yang tidak didasari oleh kepekaan dan empati kepada rakyat.
Semua kepala daerah harus berterima kasih kepada Bupati Pati Sudewo yang telah memberi pelajaran lewat sikapnya itu.
Bupati Pati telah memperlihatkan bahwa kekuatan rakyat yang merupakan pemilik mandat tidak bisa diremehkan. Suara rakyat adalah penentu, sebagaimana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang hasilnya ditentukan oleh pilihan rakyat.
Kasus Bupati Pati ini juga mengingatkan semua bahwa berkecimpung dalam partai politik itu ibarat meniti jalan licin yang sempit, sehingga pelakunya, sewaktu-waktu bisa terpeleset dan jatuh.
Selain itu, kasus Bupati Pati telah menampakkan bahwa mengisi jabatan politik itu seperti menduduki kursi panas yang sewaktu-waktu bisa diganti, kecuali jika mereka mampu mendulang simpati rakyat.
