Sumenep (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membantah tudingan telah melakukan penggelembungan data warga miskin yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemkab setempat.
"Tudingan pemkab telah melakukan penggelembungan atau mark up data DTKS tidak benar, karena data yang kami sajikan adalah berdasarkan hasil verifikasi lapangan," kata Sekretaris Dinsos-PPPA Kabupaten Sumenep Kusmawati di Sumenep, Jawa Timur, Kamis.
Kalaupun ada perbedaan antara data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemkab Sumenep, menurut dia, itu kemungkinan karena perbedaan waktu rilis.
Misalnya, BPS merilis data kemiskinan pada bulan Desember, sedangkan Dinsos Sumenep pada bulan Maret.
"Jangankan beda bulan, berbeda hari saja bisa, maka datanya juga akan berbeda, karena data di DTKS itu fluktuatif dan selalu kami update," katanya.
Kusmawati juga membantah tudingan sebagian mahasiswa yang menyatakan bahwa penggelembungan data warga miskin di Sumenep itu untuk kepentingan politik tertentu.
"Kalau ada yang salah, akan kami koreksi, tetapi ada tudingan bahwa data tersebut digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, itu tidak benar," katanya.
Sebelumnya pada Kamis pagi, sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) berunjuk rasa ke Kantor Dinsos-PPPA dan DPRD Sumenep menyoroti data kemiskinan yang berbeda antara BPS dengan Dinsos-PPPA Kabupaten Sumenep.
Data kemiskinan di DTKS yang dirilis Pemkab Sumenep ke media massa sebanyak 277.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 647.000 jiwa, sedangkan data yang dirilis BPS Kabupaten Sumenep sebanyak 196.420 KK.
"Dengan perbedaan ini, maka patut diduga ada rekayasa. Bisa jadi BPS yang benar, sedangkan Dinsos sengaja menaikkan data demi meraup keuntungan dan kepentingan tertentu,” kata Ketua BEMSU Moh Syauqi.
Pengunjuk rasa juga meminta agar wakil rakyat Sumenep yang ada di DPRD setempat hendaknya melakukan penelitian dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait khususnya Dinsos-PPPA Kabupaten Sumenep.
Aksi damai mahasiswa di dua lokasi berbeda, yakni di kantor Dinsos-PPPA dan DPRD Sumenep itu berlangsung damai. Sebanyak 60 personel Polres Sumenep diterjunkan guna mengamankan aksi itu.
