Madura Raya (ANTARA) - Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass), Madura, Jawa Timur, menyoroti kinerja panitia pengawas Pemilu 2024 tingkat kecamatan (panwascam) setempat, Jumat.
Mereka berdemonstrasi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep di Kecamatan Kota agar kinerja anggota Panwascam Sapeken dievaluasi.
"Hasil kajian kami, ada dugaan pelanggaran berupa pencairan biaya operasional tanpa melibatkan kepala sekretariat dan bendahara Panwascam Sapeken," kata orator aksi, Ahmad Fauzi Nur di Sumenep.
Indikasi tindakan yang tidak prosedural itu akhirnya memunculkan asumsi negatif, yakni dugaan biaya operasional tersebut masuk ke kantong pribadi.
Para pendemo menuntut Bawaslu Kabupaten Sumenep mengevaluasi kinerja Panwascam Sapeken, menjatuhkan sanksi, dan jika memungkinkan memecat anggota Panwascam Sapeken.
"Dugaan-dugaan penyelewengan itu sudah sejak sebulan hingga dua bulan belakangan ini. Kami punya bukti. Makanya, evaluasi kinerja Panwascam Sapeken," kata Ahmad Fauzi Nur, menegaskan.
Dalam aksinya, massa mendesak ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris.
Sejumlah anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep, di antaranya Hosnan Hermawan dan Muh Darwis, sebenarnya berusaha menemui massa.
Namun, para pendemo tetap bersikukuh agar ditemui oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris, yang ternyata berada di Pulau Kangean untuk kegiatan dinas.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah sempat berorasi dan menyatakan akan berdemo lagi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep di Kecamatan Kota.
Sapeken adalah salah satu kecamatan di wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Noris yang dihubungi melalui telepon menjelaskan, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada anggota Panwascam Sapeken.
"Ketika ada informasi yang beredar sebagaimana disampaikan kawan-kawan mahasiswa itu, kami langsung menindaklanjutinya. Kami sudah panggil tiga anggota Panwascam Sapeken dan mereka menyatakan informasi itu tidak benar," ujarnya, menerangkan.
Bahkan, kata Noris, ada video dari pihak terkait langsung yang menyatakan informasi tentang pencairan biaya operasional tanpa melibatkan kepala sekretariat dan bendahara Panwascam Sapeken itu tidak benar.
"Sudah kami klarifikasi agar semuanya klir dan tak ada saling curiga. Kami sudah pangggil agar kami memperoleh informasi yang utuh. Kami sudah mengklarifikasi mereka," ucapnya, menegaskan.
