Sumenep (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep menyoroti program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD setempat dan melakukan aksi unjuk rasa saat prosesi pelantikan anggota DPRD Sumenep periode 2024-2029.
Koordinator aksi, Noris Tsabit di Sumenep, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa pokir yang disalurkan melalui anggota DPRD, seharusnya menjadi salah satu instrumen penting dalam merencanakan pembangunan daerah.
"Kami ingin mengingatkan anggota DPRD yang baru disumpah itu agar tak main-main dengan program pokir," kata Noris, menerangkan.
Pokir atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan terpilih agar di perjuangkan dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD).
Hasil evaluasi dan investigasi aktivis BEM Sumenep, realisasi program pokir yang sering disebut-sebut sebagai proyek aspirasi masyarakat itu, diduga menyimpang dan ada skema jual beli pokir.
Dalam aksi unjuk rasa itu, sempat ricuh karena massa tidak diperkenankan masuk ke lokasi pelantikan.
Massa dari BEM Sumenep akhirnya membubarkan diri setelah melakukan aksi sekitar satu jam dan tidak ada anggota DPRD yang menemui mereka.
Dalam aksinya, aktivis BEM Sumenep membawa sejumlah poster, di antaranya bertuliskan: "Pokir di DPRD Sumenep harus transparan", dan "Stop jual beli rakyat".
