Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Ony Setiawan, mengingatkan pemerintah memberikan penguatan perekonomian rakyat di tengah kebijakan penghapusan kuota impor.
"Perekonomian lokal rakyat harus diperkuat, terutama dalam sektor kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan pendidikan agar tetap terkendali," ujar Ony di Surabaya, Sabtu.
Ia menekankan bahwa dengan kebijakan ini, pemerintah harus menaikkan tarif impor terhadap komoditas yang perlu dilindungi, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah juga diminta fokus pada pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
"Kita harus lebih prioritas di UMKM sebagai tumpuan karena terkait hajat hidup orang banyak," ujar Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut, Ony menekankan bahwa sektor pertanian harus tetap berada di tangan masyarakat lokal dan Jawa Timur harus menjadi penyangga utama kebutuhan pangan nasional.
Ony juga meminta agar anggaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat sektor dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta sektor kesehatan yang strategis bagi masyarakat.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim lainnya, Erma Susanti, menilai kebijakan penghapusan kuota impor ini merupakan bagian dari strategi negosiasi perdagangan global, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
Menurutnya, meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia, tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan nasional, khususnya di sektor pangan.
“Keunggulan kita bisa menjadi bagian dari perdagangan global yang lebih tinggi, tapi tetap harus ada proteksi terhadap komoditas unggulan kita, terutama pangan, karena kekuatan kita ada di situ,” katanya.
Menurutnya, jika kuota impor benar-benar dihapus, pemerintah harus memastikan adanya proteksi terhadap komoditas yang sudah mampu swasembada agar tidak tergerus oleh produk impor yang merusak harga pasar.
