Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Erma Susanti berharap pemerintah turun tangan atas anjloknya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang di bawah Rp6.500 per kilogram.
"Turunnya harga beli tersebut tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gabah Kering Panen. Hal ini berpotensi merugikan petani dan pelaku usaha penggilingan padi," kata Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, di Surabaya, Rabu.
Padahal, pemerintah menetapkan harga GKP Rp6.500per kilogram sesuai Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2014.
Menurut Erma, di beberapa daerah di Jawa Timur harganya sudah di bawah ketentuan pemerintah
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini mengingatkan jika tidak ada intervensi dari pemerintah maka penurunan harga gabah ini dapat memicu gejolak di pasar.
Menurutnya, panen raya seharusnya bisa berjalan dengan baik jika gabah terserap secara optimal oleh Bulog sehingga tidak berdampak negatif pada inflasi dan ketersediaan komoditas beras.
“Ini yang perlu diantisipasi, jangan sampai panen raya menjadi pemicu gejolak harga. Kita sudah menghitung terkait lahan dan produktivitasnya sehingga harus benar-benar terserap agar tidak mengganggu inflasi dan pasokan beras,” ujar politisi Dapil Blitar dan Tulungagung ini.
Erma berharap pemerintah khususnya Bulog segera mengambil langkah nyata untuk memastikan gabah petani terserap dengan harga yang layak demi kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan di Jawa Timur.
“Kami ingin petani di Jawa Timur mendapatkan hasil yang layak dan berimbas pada stabilitasi pangan,” ujar Erma.
Seperti diketahui, Jawa Timur saat ini memasuki musim panen padi dengan luas baku sawah mencapai 1.207.997 hektare yakni menyumbang 17,48 persen terhadap produksi beras nasional.
Sepanjang 2024, produksi padi di provinsi ini mencapai 9,27 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami penurunan sebesar 0,44 juta ton atau 4,53 persen dibanding tahun sebelumnya.
