Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Hadi Setiawan, meminta aparat bertindak tegas terhadap praktik nakal pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.
"Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum apabila ditemukan praktik nakal yang merugikan masyarakat," kata Hadi saat dihubungi dari Surabaya, Rabu.
Ia juga memastikan tidak ada beras oplosan di sejumlah penggilingan yang dikelola oleh warga lokal, yang pengelolanya merupakan warga asli setempat yang punya tanggung jawab sosial.
“Kalau sampai 'main-main' dengan kualitas, pasti akan dimusuhi masyarakat sendiri,” ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jatim tersebut.
Hadi Setiawan bersama tim sebelumnya meninjau langsung sejumlah lokasi penggilingan gabah dan produsen beras di Kabupaten Kediri, hasil peninjauan tersebut tidak menemukan adanya praktik pengoplosan beras.
"Hasilnya, di lokasi yang kami datangi, termasuk di Selodono, tidak ditemukan adanya beras oplosan,” ungkapnya.
Adapun tiga lokasi penggilingan yang dikunjungi adalah Desa Selodono di Kecamatan Ringinrejo, Desa Sonorejo di Kecamatan Grogol, serta Desa Blimbing di Kecamatan Tarokan.
Dalam kesempatan itu, Hadi juga memastikan bahwa stok pangan, khususnya beras, di Jawa Timur masih aman.
Meski demikian, para produsen beras di daerah tersebut menyampaikan keluhan mengenai fluktuasi harga gabah yang cukup memberatkan.
Harga gabah yang sebelumnya sekitar Rp6.500 per kilogram saat panen raya, kini melonjak hingga di atas Rp7.000 akibat menurunnya volume panen.
M Febri Ramadani, pemilik gudang penggilingan di Desa Selodono, mengaku lega setelah penggilingannya dinyatakan murni dan bebas dari oplosan. Namun, ia mengeluhkan harga gabah yang semakin tinggi.
"Yang sebelumnya Rp6.500, sekarang bisa tembus Rp7.000 lebih. Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan harga agar tidak makin membebani pelaku usaha dan masyarakat,” katanya.
Senada, Yoyok Periadi, produsen beras dari Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, juga mengaku kesulitan mendapatkan gabah dengan harga yang wajar.
“Bahkan saya dapat harga sampai Rp7.500 hingga Rp7.600 per kilogram. Ini berat sekali bagi kami pelaku usaha penggilingan,” ujar Yoyok.
Menanggapi hal tersebut, Hadi Setiawan menyatakan pihaknya akan membawa aspirasi para produsen ke forum Komisi B DPRD Jawa Timur.
DPRD juga akan mendorong pemerintah provinsi untuk lebih aktif menjaga keseimbangan harga pangan.
“Masukan ini akan kami bawa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rapat komisi. Kita akan perjuangkan agar keseimbangan harga bisa dijaga dengan adil dan bijak,” tuturnya.
