Surabaya (ANTARA) - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengusulkan adanya pergeseran anggaran ke rumah RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Menurut Aning, kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif dengan pendapatan rumah sakit tersebut mencapai Rp174 miliar, sementara pengeluarannya hanya Rp167 miliar. Tren keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan rencana pengembangan rumah sakit yang akan memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi.
“Dengan feasibility study (studi kelayakan) yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan rencana pembangunan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," katanya Aning di Surabaya, Jumat.
Ia menilai, dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang secara hitung-hitungan sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
'Rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dinilai masih belum matang," ujarnya.
Aning menjelaskan jika studi kelayakan proyek tersebut belum tersedia dan status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada 22 April 2025.
"Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH," ucapnya.
Ia juga mewanti-wanti agar Pemkot Surabaya tidak memaksakan penggunaan anggaran besar untuk proyek yang belum siap. Sebaliknya, RS Surabaya Utara bisa menjadi alternatif yang lebih cepat direalisasikan karena hanya perlu renovasi ringan di kawasan Lapangan Tembak.
Tak hanya RS Selatan, Aning juga menyoroti kondisi RS Surabaya Timur yang saat ini masih dianggap sebagai rumah sakit transit karena banyak pasien dirujuk karena belum bisa ditangani di sana. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan fasilitas rumah sakit tersebut.
"Saya sendiri belum berani berobat ke sana karena informasinya memang belum siap. Jangan sampai nanti RS Surabaya Selatan nasibnya sama, membebani anggaran tapi tidak maksimal manfaatnya," ucapnya.
Aning juga mengingatkan tentang pentingnya kesiapan SDM, terutama di RS Eka Chandra Rini. Menurutnya, jika proses rekrutmen CPNS tertunda oleh pemerintah pusat, maka operasional rumah sakit tersebut juga berpotensi ikut tersendat.
"Direktur RS Eka Chandra Rini harus benar-benar menetapkan prioritas pelayanan agar rumah sakit ini mampu melayani masyarakat dengan optimal tanpa harus selalu merujuk pasien ke RS Soewandhi," katanya.
