Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Gatut Sunu Wibowo mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum mampu beradaptasi dengan arah kebijakan dan visi pemerintahan saat ini.
“Ada OPD yang belum move on, belum bisa menyesuaikan dengan program-program baru. Ini jadi penghambat. Kami akan evaluasi siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya diam,” ujar Gatut Sunu saat memimpin kegiatan Halalbihalal bersama jajaran ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Selasa.
Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu faktor penghambat percepatan pembangunan daerah.
Ia menegaskan akan memantau langsung kinerja seluruh OPD selama 30 hari ke depan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja yang dianggap belum maksimal.
Menurutnya, lemahnya adaptasi terhadap visi-misi kepala daerah berdampak langsung pada terhambatnya penyelesaian program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan publik, hingga tata kelola rumah sakit daerah.
“Ada banyak sorotan dari masyarakat, terutama soal janji kampanye. Itu harus dijawab dengan kinerja, bukan alasan,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sembilan jabatan kepala OPD yang masih kosong. Untuk mengisi kekosongan itu, pihaknya akan melakukan uji kelayakan terhadap sejumlah calon sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Gubernur Jawa Timur.
“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada niat buruk. Tujuannya jelas, demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” katanya.
Ia turut menyoroti kualitas layanan di dua rumah sakit daerah milik pemerintah, yakni RSUD dr. Iskak dan RSUD dr. Karneni di Kecamatan Campurdarat. Menurutnya, masih banyak keluhan terhadap layanan RSUD, meskipun kinerja RSUD dr. Karneni dinilai menunjukkan tren perbaikan.
“RSUD Campurdarat ini grafik pelayanannya meningkat. Tapi yang lain masih banyak PR. Ini perlu perhatian serius,” katanya.
