Surabaya (ANTARA) - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi keluhan utama masyarakat Surabaya. Hal ini terungkap dalam reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, di RW I, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, pada Rabu (27/2).
"Yang selalu dikeluhkan masyarakat adalah sistem zonasi, karena jumlah SMA negeri tidak seimbang dengan jumlah SMP," ujar Cahyo melalui keterangannya.
Cahyo mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan jumlah SMA negeri dengan SMP menjadi salah satu penyebab utama keluhan tersebut.
Sebagai solusi, Cahyo menekankan pentingnya peningkatan kualitas SMA swasta agar tidak ada perbedaan signifikan dengan sekolah negeri.
Ia juga mendorong pemberian insentif setara bagi SMA negeri dan swasta guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil.
"Pemerintah saat ini memang tengah mengevaluasi sistem zonasi ini, namun sepertinya masih belum selesai," katanya.
Selain permasalahan pendidikan, masyarakat di wilayah tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mayoritas ibu-ibu di daerah tersebut berprofesi sebagai pelaku UMKM dan bergantung pada sektor ekonomi ini.
Masyarakat berharap adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pelatihan serta pengembangan inovasi bagi pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang dan lebih berdaya saing.
"Warga berharap ada pendampingan dan peningkatan kualitas UMKM, termasuk pelatihan dan inovasi agar usaha bisa lebih maju," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya ini.
Cahyo pun menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada pemerintah agar dapat segera ditindaklanjuti.(*)
