Sekolah Kejuruan Se-Indonesia Kekurangan Ribuan Guru Produktif

Pacitan - Sekolah menengah kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia hingga saat ini masih kekurangan ribuan tenaga pendidik produktif, demikian disampaikan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Surya Dharma. "Total (kekurangannya) mencapai sekitar 48 ribu tenaga pendidik dan kami sedang memikirkan upaya-upaya pemenuhannya," katanya mengungkapkan saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Minggu. Selain terjadi di SMK, sekolah umum juga banyak yang mengalami situasi serupa. Tenaga pendidik yang paling banyak dibutuhkan terutama adalah untuk mata pelajaran antropologi serta bimbingan karier (BK), serta muatan lokal lainnya. Beberapa strategi yang ditempuh oleh Kemendikbud saat ini antara lain adalah dengan mengeluarkan kebijakan alih fungsi guru, misal, pos mata pelajaran matematika yang kelebihan jumlah pendidik bisa dialihkan sebagian untuk mengisi mata pelajaran antropologi ataupun BK yang masih lowong. Menurut Surya Dharma, keputusan untuk mengalihfungsikan peran guru mata pelajaran tertentu ini sepenuhnya bergantung pada kebutuhan sekolah. Namun ia juga memastikan bahwa kebijakan alih fungsi tugas tersebut tidak akan dikeluarkan secara semena-mena. Artinya, tenaga pendidik yang diberi beban/tanggung jawab mengajar mata pelajaran yang bukan termasuk spesifikasi keilmuannya akan diberi kompensasi berupa pelatihan/pendidikan khusus. "Pendidikan khusus untuk guru alih fungsi ini lamanya bervariasi, ada yang hanya enam bulan namun bisa juga sampai setahun. Semua bergantung hasil konsultasi dengan pihak perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu tambahan," terangnya. Surya mengungkapkan, kekurangan guru produktif tersebar merata di seluruh Indonesia, baik di Jawa maupun wilayah-wilayah lain di luar Jawa. Hanya saja, lanjut dia, tingkat kekurangan masing-masing daerah berbeda-beda. Surya mencontohkan disparitas jumlah tenaga pendidik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Yogyakarta. “Hampir semua provinsi kekurangan. Ada yang banyak, ada yang sedikit," ungkapnya. Mengenai rencana pendirian Pendidikan Menengah Universal (PMU), Surya menjelaskan perlunya sebuah kalkulasi mengenai banyak aspek terkait, misalnya, jumlah masyarakat usia sekolah, daya tampung, unit sekolah baru, tenaga guru, dan lain sebaginya. Sesuai harapan Mendikbud M Nuh, PMU dapat terealisasi pada tahun 2013 nanti. "Tahun ini, sementara baru tahap rintisan," katanya menjelaskan. Program Pendidikan Menengah Universal merupakan program pendidikan wajib belajar 12 tahun, dimana dengan program itu diharapkan semua anak-anak bisa mengenyam pendidikan minimal tingkat menengah. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk percepatan penuntasan program wajib belajar 12 yang pernah dicanangkan dulu. Sebab sekarang baru 70 persen anak usia 15-18 tahun mengenyam pendidikan menengah. (*)