Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelaraskan program makan bergizi gratis (MBG) agar program tersebut senantiasa berjalan lancar.
"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pada seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Hal itu sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Terkait anggaran dan pelaksanaannya, dilakukan langsung oleh pemerintah pusat," katanya di Kota Surabaya, Sabtu.
Menanggapi hal itu pihaknya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyesuaikan langkah agar selaras dengan arahan pemerintah pusat.
Ia mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir, pemkot telah menata anggaran demi mensukseskan MBG. Anggaran yang rencananya bakal dikhususkan dari APBD Kota Surabaya untuk program tersebut sejumlah Rp1,1 triliun.
“Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini," ujar Bahtiyar.
Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah. Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.
Terlebih, Prabowo mengimbau langsung agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah-sekolah agar senantiasa bersih dan nyaman.
“Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa pemda atau pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada petunjuk teknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG,” tutur Bahtiyar.
Selain Fasilitas Sekolah, Alokasikan Untuk Pembangunan Mendesak
Total dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp1,1 triliun. Dana tersebut merupakan hasil pergeseran dari beberapa sektor. Rencananya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. Sehingga, terjadi perputaran ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN membuat dana Rp1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain. Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan Kota Pahlawan yang lebih mendesak.
“Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir,” ujar Bahtiyar.
Ia mengatakan, perlu adanya penambahan vendor penyedia makanan program MBG. Saat ini, tercatat dua vendor mitra BGN di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.
“Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat,” katanya.
