Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni menyampaikan laporan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Jumat.
"Laporan tersebut menjadi evaluasi kinerja terakhir selama mengemban tugas sebagai Penjabat Bupati Lumajang," kata Indah Wahyuni dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang.
Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah mendukungnya selama mengemban amanah sebagai Penjabat Bupati Lumajang.
"Semoga Lumajang ke depannya semakin sejahtera di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma," tuturnya.
Dalam laporan evaluasi kinerja tersebut, Indah Wahyuni memaparkan 10 poin penting yang menjadi fokus dalam kinerjanya selama menjadi penjabat bupati seperti inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
"Selain melakukan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, kami juga bekerja sama dengan kabupaten dan BUMD milik Pemprov, seperti dengan Pemkab Malang, Pemkot Mojokerto dan PT Jatim Grha Utama untuk membangun ekosistem distribusi kebutuhan pokok," katanya.
Ia juga melaporkan bahwa per September 2024, jumlah keluarga miskin Kabupaten Lumajang menunjukkan adanya penurunan yakni total keluarga miskin di kabupaten setempat sebesar 24.228 KK dengan rincian keluarga miskin ekstrem sebanyak 4.353 kepala keluarga (KK) dan keluarga miskin sebesar 19.875 KK.
"Data kemiskinan terbaru menunggu hasil verifikasi dan validasi data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang saat ini sedang dilakukan," ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.3-372 Tahun 2024 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Lumajang berhasil meraih peringkat "Baik" nilai A dengan poin 80,419 dan masuk dalam 10 kabupaten terbaik seluruh Indonesia.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya hanya meraih nilai "B".
"Pencapaian itu menjadi bukti nyata dari komitmen dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan," katanya.
