Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengevaluasi realisasi dari sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah mengemukakan indikator kinerja utama ini menjadi alat ukur Pemerintah Kota Kediri untuk dapat terus memacu kinerjanya dan memutuskan ke sektor mana yang perlu menjadi prioritas berdasarkan data.
"Dari sembilan indikator kinerja utama, ada dua nilai yang belum keluar. Dari tujuh indikator ada tiga yang belum mencapai target 100 persen," katanya saat memimpin Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 di Kediri, Jumat.
Ia menjelaskan sembilan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPD 2024, yakni Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Smart City, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, tingkat kemiskinan, Indeks Kerukunan Antar-Umat Beragama, serta indeks Kota Layak Huni.
Pihaknya mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan agenda tahunan sekaligus menjadi wadah aspirasi dari seluruh pemangku kebijakan terkait penyempurnaan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun mendatang.
Dengan itu, diharapkan kinerja Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2026 dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga termasuk untuk perbaikan indikator yang belum mencapai hasil maksimal.
"Pada forum ini, diharapkan yang hadir dapat memberikan masukan serta saran yang konstruktif sehingga RKPD 2026 dapat menjadi satu produk perencanaan yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh pihak," ujarnya
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Kediri juga meminta ASN agar fokus pada program-program yang mendukung prioritas nasional, sehingga selaras dengan arahan pemerintah pusat.
Menurut dia, dengan langkah itu sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Kediri.
"Pastikan setiap kebijakan dan kegiatan yang direncanakan, mendukung realisasi visi dan misi Wali Kota terpilih, sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga," kata dia.
Ia menambahkan, ASN juga diharapkan membuat analisis mendalam terhadap isu-isu strategis yang dihadapi Kota Kediri, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, maupun kesejahteraan masyarakat.
Pihaknya juga mengingatkan agar dilakukan efisiensi anggaran sebab hingga kini untuk anggaran daerah di Kota Kediri juga masih bergantung pada transfer dari pusat.
"Penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui integrasi kegiatan antar-dinas. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran lebih hemat, optimal, dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat," kata dia
Ia juga menambahkan upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga perlu didorong dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
