Pasuruan (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang mengemukakan ada enam upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Jawa Timur, Dedi Prasetyo mengemukakan sedikitnya ada enam yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah masing-masing.
"Yang pertama, penguatan akselerasi investasi daerah, baik di sektor produktif maupun pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kedua, penguatan sektor industri dengan mendorong hilirisasi pertanian, termasuk intensifikasi dan penggunaan teknologi pertanian. Selain itu, penguatan intermediasi perbankan, khususnya pada sektor padat karya," kata Dedi di sela "Diseminasi Perkembangan Ekonomi Terkini" di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu.
Upaya yang ketiga, lanjutnya, penguatan ekonomi syariah dan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas. Selain itu, memperkuat ekosistem produk halal, keuangan syariah dan promosi halal lifestyle.
Keempat, katanya, memperkuat keuangan daerah dengan elektronifikasi pajak daerah, meningkatkan kualitas layanan pemerintah, dan mengimplementasikan kartu kredit Indonesia. Sedangkan upaya kelima bisa dilakukan digitalisasi sistem pembayaran, yakni percepatan sistem pembayaran, terutama melalui transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), literasi keuangan digital, serta keamanan transaksi.
"Upaya keenam yang bisa dilakukan adalah pengendalian inflasi melalui perluasan neraca pangan, penguatan BUMD pangan dan kerja sama antar-daerah (KAD)," kata Dedi.
Menyinggung gerak inflasi di sejumlah daerah di wilayah kerja BI Malang, Dedy mengatakan pada November 2024 Malang dan Probolinggo mengalami inflasi 0,24 persen month to month (mtm) didorong kelompok makanan minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi.
Sedangkan laju inflasi pada 2024 menunjukkan tren penurunan dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi 1,5 hingga 3,5 persen. "Inflasi yang terkendali ini didukung oleh penurunan inflasi kelompok makanan minuman dan tembakau," katanya.
Sementara itu, transaksi yang menggunakan QRIS menunjukkan hal yang menggembirakan. Dari tujuh kota/kabupaten di wilayah kerja BI Malang, enam di antaranya mengalami tren peningkatan transaksi.
Peningkatan ini terlihat dari perbandingan data pada Januari dan Oktober 2024. "Transaksi penggunaan QRIS terkonsentrasi di Malang Raya, namun wilayah di sekitarnya mengalami pertumbuhan cukup tinggi," katanya.
Di Kota Malang, transaksi penggunaan QRIS mencapai 66 persen. Disusul, Kabupaten Malang 11 persen dan Kota Batu sebesar 7 persen, Kota Pasuruan 6 persen, Kabupaten Pasuruan 4 persen, Kota Probolinggo 4 persen, dan Kabupaten Probolinggo sebesar 2 persen.
"Di Kota Malang saja 66 persen, Kabupaten Malang 11 persen, ditambah Kota Batu sebesar 7 persen, sehingga mencapai 84 persen. Artinya, Malang Raya mendominasi untuk penggunaan transaksi QRIS," ujarnya.
