Komisi II DPRD Pamekasan sidak ketersediaan pupuk bersubsidi

Madura Raya (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) tentang ketersediaan pupuk bersubsidi, menjelang musim tanam 2024 ini.

"Ini kami lakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, sebagaimana sering terjadi pada musim tanam sebelumnya," kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Salman Al Farisi di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa.

Sidak ketersediaan stok pupuk bersubsidi dilakukan di salah satu gudang penyangga Petro Kimia di Desa Galis, Kecamatan Galis, Pamekasan, Selasa.

Selain meninjau ketersediaan stok, komisi yang membidangi ekonomi dan pertanian ini juga melakukan pengecekan tentang sistem alur distribusi dari gudang ke kios.

Hasilnya diketahui bahwa stok pupuk bersubsidi cukup hingga musim tanam selesai.

Saat ini, kata Salman, Pemkab Pamekasan menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 10 ribu ton untuk pupuk Urea, yakni dari sebelumnya 14 ribu ton menjadi 24 ribu ton.

Demikian juga, dengan pupuk bersubsidi jenis lainnya, seperti Phonska.

Untuk pupuk Phonska ada tambahan alokasi sebanyak 10 ribu ton dari sebelumnya 13 ribu menjadi 23 ribu ton.

Untuk itu, Salman meminta agar para petani tidak khawatir dengan stok pupuk di musim tanam 2024.

"Hanya saja yang perlu kita perhatikan dengan serius adalah sistem alur distribusi dari gudang ke kios dan dari kios ke petani," katanya.

Karena itu, Salman menyarankan agar seluruh kendaraan pengangkut pupuk bersubsidi dari gudang ke kios dan dari kios pupuk ke petani harus terdaftar dan ditempeli stiker.

Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggelapan pupuk dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau kendaraan pengangkut pupuk dari pabrik ke gudang penyangga, dan dari gudang penyangga ke kios itu sudah terdaftar, dan demikian dari kios ke petani, maka upaya untuk melakukan penggelapan sulit dilakukan," katanya.

Salman menegaskan, Komisi II DPRD Pamekasan akan terus berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani menjelang masa tanam 3 tahun ini.

Ia juga mengajak semua elemen masyarakat proaktif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, dan jika ditemukan ada pelanggaran hendaknya dilaporkan kepada pihak berwenang.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan polres terkait hal ini, agar hak-hak petani mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi sesuai dengan keinginan dan niat baik pemerintah," katanya menjelaskan.

Selain ketersediaan dan alur distribusi, yang juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Pamekasan adalah penjualan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 yang ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 22 April 2024, disebutkan bahwa HET pupuk bersubsidi untuk pupuk urea Rp 2.250 per kilogram, dan NPK bersubsidi Rp2.300 per kilogram.

Adapun HET NPK formula khusus dan pupuk organik bersubsidi masing-masing dipatok Rp3.300 per kilogram dan Rp800 per kilogram.

Ketentuan harga ini, sama dengan HET yang ditetapkan pemerintah pada musim tanam 2023.*