Musyafak Rouf ditetapkan jadi Ketua DPRD Jatim 2024-2029

Ketua sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, menandatangani hasil rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD Jatim, di Surabaya, Senin (30/9/2024). (ANTARA/ Faizal Falakki)

Tidak harus lengkap, melainkan satu pun bisa masuk. Terakhir tadi malam itu partai Demokrat. Jadi yang pertama masuk itu Golkar, terus PKB, dan Demokrat. Namun, yang belum sampai saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra

Surabaya (ANTARA) - Musyafak Rouf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditetapkan sebagai sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim periode 2024-2029 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Selain menetapkan Ketua DPRD Jatim periode 2024-2029, dalam sidang paripurna tersebut juga ditetapkan Blegur Prijanggono dari Golkar serta Sri Wahyuni dari Demokrat sebagai wakil ketua periode yang sama.

Sementara untuk dua kursi wakil ketua DPRD Jatim masih belum terisi, karena PDI Perjuangan dan Gerindra belum mengajukan usulan nama pimpinan.

Sekretaris DPRD Jawa Timur, M Ali Kuncoro mengatakan, bahwa keterlambatan penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim dikarenakan beberapa partai besar belum menyerahkan daftar nama calon pimpinan definitif kepada pihak DPRD Jatim.

Ali Kuncoro juga menyebut, bahwa Partai PDI Perjuangan sampai saat ini masih belum menyerahkan, dan partai Demokrat baru menyerahkan daftar nama calon pimpinan definitif sehari sebelum sidang paripurna digelar.

Proses sidang paripurna, menurutnya tidak harus menunggu usulan nama pimpinan lengkap.

"Tidak harus lengkap, melainkan satu pun bisa masuk. Terakhir tadi malam itu partai Demokrat. Jadi yang pertama masuk itu Golkar, kemudian PKB, dan Demokrat. Namun, yang belum sampai saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra," ujar Ali Kuncoro.

Baca juga: Pengamat ingatkan anggota dewan segera bentuk alat kelengkapan

Oleh karena itu, lanjut Ali Kuncoro mengatakan, pihaknya tidak akan menunggu terlalu lama untuk melakukan paripurna. Pasalnya, jika tidak segera ditetapkan Ketua dan Wakil, maka fungsi DPRD Jatim tidak bisa berjalan.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Suli Daim menyampaikan, usulan pimpinan dewan menjadi hak prerogatif partai politik.

“Jadi kami tidak bisa mencampuri rumah tangga partai politik lain,” kata Suli Daim.

Politisi yang juga aktivis Muhammadiyah ini, menyebutkan, belum lengkapnya nama lima pimpinan dewan akan mengganggu proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

Di sisi lain, Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad juga menjelaskan, bahwa beberapa hari lalu partainya sedang dalam tahap akhir untuk menyerahkan nama calon pimpinan DPRD.

"Partai juga sudah mengusulkan dua nama, Alvis dan Dayat, ke DPP. Insya Allah dalam satu atau dua hari ke depan, keputusan final akan keluar," ungkap Sadad.

Di sisi lain, PDI Perjuangan yang juga belum menyelesaikan proses penetapan calon pimpinan, menyatakan bahwa semua masih dalam pembahasan di tingkat pusat.

"Keputusannya ada di DPP, jadi kami menunggu. Begitu ada keputusan, pasti akan kami sampaikan," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari.