Surabaya (ANTARA) - Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengapresiasi prestasi Kepolisian Daerah Jawa Timur yang meraih Peringkat I Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penghargaan itu diserahkan dalam momentum Hakordia 2025 di Yogyakarta pada 9 Desember 2025 dan menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur berjalan semakin progresif.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya Achmad Nurdjayanto di Surabaya, Selasa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menunjukkan kerja kolektif Polda Jatim yang terukur, profesional, dan semakin akuntabel, terutama di bawah koordinasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
"Kinerja Ditreskrimsus yang dipimpin dengan pendekatan penanganan kasus yang cepat dan transparan menjadi salah satu faktor keberhasilan Polda Jatim menduduki peringkat tertinggi secara nasional," katanya.
Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jatim beserta seluruh penyidik yang secara konsisten mengawal berbagai perkara korupsi hingga tuntas.
Unit Tipikor, kata dia, adalah garda depan dalam memastikan setiap proses hukum berjalan objektif dan bebas dari intervensi.
“Prestasi ini layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa Polda Jatim bekerja nyata dalam memberantas korupsi. Kinerja Ditreskrimsus dan jajaran Tipikor selama ini telah memberikan bukti, bukan hanya janji. Penanganan kasus yang cepat dan berdampak membuat masyarakat semakin percaya bahwa hukum memang ditegakkan,” ujar Achmad.
Ia menilai, keberhasilan tersebut memberikan efek positif bagi iklim pemerintahan di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya. Menurutnya, ketika aparat penegak hukum bekerja dengan integritas tinggi, maka pemerintah daerah pun akan terdorong memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, dan meminimalisir potensi penyimpangan.
Achmad juga menegaskan bahwa penghargaan ini harus menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Momentum Hakordia, kata dia, perlu dikawal dengan keberanian kolektif untuk menolak praktik-praktik koruptif di birokrasi maupun kehidupan sehari-hari.
“Sinergisitas antara penegak hukum dan pemerintah kota semakin baik selama ini. Dengan prestasi Polda Jatim, langkah kita menuju pemerintahan yang bersih semakin terbuka lebar. Kami di Fraksi Golkar DPRD Surabaya tentu memberikan apresiasi penuh dan berharap kinerja ini terus meningkat,” katanya.
