Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar dari pemerintah pusat yang disampaikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin karena dianggap berhasil secara signifikan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.
"Desain kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim yang on the track, membuat kami menerima penghargaan insentif fiskal ini," kata Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.
Insentif fiskal ini disebutnya akan dipergunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
"Hari ini kita mendapatkan penghargaan dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insya Allah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu," kata Adhy.
Pj Gubernur menyebut target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim 0 persen terus diupayakan sehingga setiap tahunnya mengalami penurunan. Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
"Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan. Antara lain, memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan penghasilan, mengurangi kantong-kantong kemiskinan, serta adanya keterlibatan pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan.
Adhy menjelaskan strategi pertama memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
"Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)," ujarnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.
Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang membutuhkan.
"Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya," ucap Adhy.
Sementara itu, Wapres RI Ma'ruf Amin mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal untuk memperkuat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Kemudian memastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan Data P3KE, agar intervensi lebih tepat sasaran dengan mengutamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, penduduk lansia, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial.
"Selamat kepada seluruh kepala daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi dan semakin menjangkau kelompok keluarga miskin melalui berbagai program di daerah," tuturnya.
