Pj Gubernur Jatim optimistis BUMD sumbang pendapatan daerah

Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyatakan optimistis kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD) dapat meningkatkan pendapatan daerah, selain dari pajak kendaraan. 

Merujuk data realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2023 di Pemprov Jatim sebesar Rp459,8 miliar atau terpenuhi sebesar 97,46 persen dari target yang telah ditetapkan Rp471,8 miliar.

“Pemprov Jatim akan terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah," katanya, saat rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Surabaya, Senin.

Uapaya tersebut, di antaranya, Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan tingkat kesehatan keuangan BUMD.

Selain itu pemprov bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan penilaian implementasi Good Corporate Governance pada BUMD, serta mendorong kerja sama business to business oleh BUMD melalui kegiatan misi dagang.

Dalam kesempatan itu, Adhy menyampaikan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 Jatim sebesar Rp33,8 miliar atau terpenuhi 102,87 persen dari target yang telah ditetapkan Rp32,8 miliar.

Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp22,3 miliar atau terpenuhi 102,97 persen dari target yang telah ditetapkan. 

“PAD dialokasikan secara terstruktur dan rasional. Pemprov Jatim selalu berusaha menjaga pertumbuhan penerimaan PAD dalam rentang yang optimal, khususnya sektor pajak daerah, sebagai upaya menjaga stabilitas kemandirian fiskal," ujarnya.

Menurutnya bisa dilihat dari kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Pemprov Jatim yang mencapai 82,28 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp34,2 miliar atau 92,31 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp37,1 miliar.

Lebih lanjut, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp11,4 miliar atau 102,56 persen dari target yang telah ditetapkan. 

Adhy mengungkapkan pendapatan transfer tersebut disesuaikan dengan kebutuhan provinsi sebagaimana ditentukan oleh pemerintah pusat. 

“Penyaluran pendapatan transfer oleh pemerintah pusat bersifat dinamis dengan memperhatikan penerimaan pendapatan negara dan pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Pj Gubernur Jatim menilai secara umum capaian atau realisasi indikator kinerja pembangunan Pemprov Jatim sampai tahun 2023 memperlihatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun awal periode perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025.