Bojonegoro - Gubernur Jatim, Soekarwo menyatakan, Menteri Perhubungan menyetujui pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro, sebagai salah satu sarana transportasi udara di wilayah Jatim. "Menteri Perhubungan sudah setuju pembangunan lapter di Bojonegoro, karena bisa menunjang industrialisasi migas di Bojonegoro, " katanya di Bojonegoro, Selasa. Ia menjelaskan, keberadaan lapter di Bojonegoro tersebut, bisa menunjang perkembangan industrialiasi migas di daerah setempat. Apalagi, secara bersamaan juga dibangun jalur rel ganda yang pembangunannya dijadwalkan rampung pada 2014. "Di wilayah Jatim, diprogramkan pembangunan lapter di sejumlah daerah, tapi tidak semuanya mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan, " katanya menjelaskan. Ia mencontohkan, pembangunan lapter di Madiun, tidak mendapatkan persetujuan, karena lokasinya dekat dengan lapangan terbang Iswahyudi. "Soal bagaimana pembangunan lapter di Bojonegoro, tidak menimbulkan masalah pidana yang bisa menjawab Bupati Bojonegoro, Suyoto, " katanya menambahkan. Sementara itu, Anggota Komisi IIV DPR RI, Satya Yudha menyatakan, pihaknya mendukung pembangunan lapter di Bojonegoro dan siap mengawal, kalau memang membutuhkan tambahan anggaran dana dari APBN. "Kami siap mengawal, kalau dalam pembangunan lapter membutuhkan dana dari APBN, " katanya menegaskan. Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto menyatakan, pembangunan lapter di Bojonegoro, yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp200 miliar, langsung didanai investor. Sesuai kesepakatan dengan investor, pengelolaan lapter di Bojonegoro, dipegang investor selama 25 tahun dan setelah itu menjadi milik pemkab. "Pada tahap awal, lapter di Bojonegoro merupakan lapter khusus, " katanya mengungkapkan. Pembangunan lapter di Bojonegoro, direncanakan lokasinya di Desa Kunci, Kecamatan Dander, dengan memanfaatkan tanah kawasan hutan milik Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro, seluas 200 hektare. Sesuai studi kelayakan yang ada, lapter di daerah setempat, memiliki panjang landasan 2.000 meter. Dalam pengajuan izin kepada Kementerian Perhubungan, juga dilampirkan persetujuan dari TNI AU yang isinya, tidak keberatan atas pembangunan lapter itu. (*).


Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.