DPRD : Pembangunan Lapter Bojonegoro Terancam Gagal

Bojonegoro - Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, Ali Huda mengemukakan, rencana pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro terancam gagal, sebab kemungkinan Kementerian Perhubungan tidak memberikan izin. "Kami sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan, kecil kemungkinan pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro memperoleh izin," katanya, Rabu. Alasannya, lanjutnya, dari hasil kunjungan kerja Komisi D ke Kementerian Perhubungan diperoleh gambaran, BP Migas sudah menyetujui pembangunan lapangan terbang (lapter) Ngloram, di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penjelasan itu diperoleh dari Kementerian Perhubungan berdasarkan laporan Gubernur Jawa Tengah, yang telah melakukan pertemuan dengan jajaran BP Migas, pada 5 September 2011. Lapter Ngloram dikembangkan menjadi lapangan terbang khusus, dengan biaya patungan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI), selaku pengelola migas Blok Cepu. "Intinya BP Migas mendukung pengembangan lapangan terbang Ngloram, Cepu dan biayanya patungan dengan EMOI," katanya menegaskan. Menanggapi surat yang dikirimkan Pemkab Bojonegoro, menurut Ali, permohonan pembangunan lapter di Desa Kunci, Kecamatan Dander, kecil kemungkinan mendapatkan izin. Alasan Kementerian Perhubungan, menurut dia, jarak antara lapangan terbang khusus dengan lapangan terbang khusus lainnya tidak boleh kurang dari 40 kilometer. Jika di Bojonegoro dibangun lapter umum, juga tidak mungkin, karena dananya dari APBN. "Di dalam APBN, tidak ada satu rupiah pun anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membangun lapangan terbang umum," ucapnya. Karena itu, Ali pesimistis ada investor yang berani membiaya pembangunan lapter di Bojonegoro, yang diperkirakan menelan dana Rp200 miliar. "Dengan menjadi lapter khusus, sampai kapan uangnya kembali, mana ada investor yang berani," katanya dengan nada tanya. Di dalam surat dengan No. 188/1.034/412/15/2011, tertanggal 10 November 2011, Pemkab Bojonegoro, mengajukan pembangunan lapter kepada Kementerian Perhubungan. Di dalam surat pengajuan tersebut, juga dilampirkan persetujuan dari TNI AU dan studi kelayakan pembangunan lapter. (*)