Dirjen Perhubungan Setujui Pembangunan Lapter Bojonegoro

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Suyoto menyatakan, Dirjen Perhubungan, menyetujui pembangunan lapangan terbang (lapter) di Bojonegoro, menjadi lapter khusus. "Dirjen Perhubungan menyetujui pembangunan lapangan terbang di Bojonegoro. Hanya saja, sifatnya sebagai lapter khusus, belum ke lapter yang terbuka untuk umum," katanya, Minggu. Ia menyatakan, mendapatkan persetujuan, ketika dirinya melakukan presentasi dihadapan jajaran Dirjen Perhubungan di Jakarta, beberapa hari yang lalu. Dalam presentasi itu, lapter yang direncanakan salah satu lokasinya di Desa Kunci, Kecamatan Dander, mendapatkan persetujuan. "Karena itu kami, diminta secepatnya menyelesaikan permasalahan tanah lokasi lapter," katanya mengungkapkan. Menyangkut tanah, menurut dia, sudah tidak ada masalah, sebab Perhutani sudah menyetujui lahannya seluas 200 hektare di Desa Kunci, Kecamatan Dander, dimanfaatkan lokasi lapter. "Tanah penggantinya sudah ada di Blitar, masih dalam proses mendapatkan persetujuan pemkab setempat," katanya menambahkan. Menurut dia, lapter yang dibangun di Bojonegoro tersebut, sebagai lapter khusus karena sebagai penunjang keberadaan industrialisasi migas. Dengan adanya lapter dan pembangunan jalan rel kereta api (KA) ganda Bojonegoro-Surabaya, semakin menunjang daerah Bojonegoro yang masuk daerap percepatan pembangunan berbasis migas. Ia menjelaskan, bersamaan dengan presentasi yang dilakukan di Jakarta itu, dirinya juga mendapatkan informasi Mabes TNI AU juga menyetujui pembangunan lapter di Bojonegoro. Bahkan, Mabes TNI AU juga meminta, panjang landasan yang semula direncanakan hanya 1.600 meter diperpanjang menjadi 2.500 meter. "Investor sudah siap memperpanjang landasan, sebab tanah yang dipersiapkan mencukupi," katanya menegaskan. Yang jelas, lanjutnya, dalam pembangunan lapter yang diperkirakan menelan dana Rp300 miliar itu, semuanya dibiayai investor dan pemkab sama sekali tidak mengeluarkan dana. Namun, sesuai kesepakatan, dalam waktu 25 tahun, lapter tersebut akan menjadi milik pemkab.