Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi meluncurkan bantuan beasiswa mahasiswa kepada 20 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas 1 Madiun yang memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan perguruan tinggi atau kuliah secara gratis di dalam lapas setempat.
Peluncuran atau pembukaan pendidikan S1 bekerja sama dengan Lapas Kelas 1 Madiun dan Universitas Terbuka (UT) Surabaya itu dilaksanakan di Aula Sahardjo Lapas I Madiun, Rabu (18/10/2023) yang disaksikan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim beserta Forkopimda Kota Madiun.
Wali Kota Maidi mengatakan peningkatan SDM di Kota Madiun harus dikedepankan, tidak terkecuali bagi warga binaan di dalam lapas. Menurutnya narapidana atau warga binaan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan gratis dari Pemkot Madiun.
"Peningkatan SDM di kota ini selalu kami perhatikan dan ditingkatkan. Sarpras dicukupi, kurang biaya ditambahi, dan saat ini mungkin program ini baru satu-satunya di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh yang lain," tuturnya.
Orang nomor satu di Kota Pendekar Madiun itu berpesan agar warga binaan yang mendapat fasilitas tersebut serius mengikuti perkuliahan. Dengan begitu ketika saatnya bebas dari lapas, mereka memiliki bekal yang cukup untuk kembali mengabdi kepada masyarakat.
"Dia di sini karena kesalahan yang dulu pernah dilakukan, makanya kita luruskan agar dia tidak mengulangi perbuatannya dengan program pendidikan ini. Harapannya ketika lulus dan keluar dari lapas ilmunya bermanfaat dan akan bisa mengabdi kepada masyarakat," kata Maidi.
Kepala Lapas Kelas I Madiun Kadek Anton Budiharta mengapresiasi dukungan Pemkot Madiun yang membiayai sekaligus mencukupi sarana prasarana perkuliahan di dalam lapas.
Ia mengatakan sebanyak 20 warga binaan yang mengikuti perkuliahan itu seluruhnya warga Kota Madiun. Mereka sebelumnya telah menjalani asesmen yang dilakukan pihak lapas.
Untuk program studi (prodi) yang ditempuh 20 warga binaannya adalah agribisnis yang tujuannya untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya di Kota Madiun.
"Kami menggandeng UT Surabaya untuk program ini. Kami bertanggung jawab untuk pelaksanaan pendidikan di dalam (lapas) sekaligus pengamanannya serta memonitor dan mengevaluasi warga binaan yang mengikuti pendidikan," kata Kadek.
Pihaknya menambahkan kasus tindak pidana yang dilakukan warga binaan bukan menjadi dasar atau persyaratan utama dalam program tersebut. Akan tetapi mereka yang dikuliahkan gratis ini, merupakan warga binaan yang vonisnya di atas empat tahun.
"Mengapa demikian, hal itu biar kami bisa menjamin dan memastikan bahwa mereka bisa sampai selesai mengikuti perkuliahan di tempat ini selama empat tahun. Walaupun di tengah perjalanan ada yang mendapatkan pembebasan bersyarat, tapi perkuliahannya tetap bisa dilaksanakan walaupun jarak jauh," tambahnya.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengapresiasi program Lapas I Madiun bekerja sama dengan Pemkot Madiun yang menguliahkan gratis narapidana dalam menempuh pendidikan sarjana.
"Saya apresiasi program kuliah gratis ini. Tahap pertama, ada 20 narapidana warga Kota Madiun yang mendapat bantuan beasiswa mahasiswa (BBM) dan seluruhnya dibiayai oleh Pemkot Madiun," kata Heni.
Pada sisi lain, ia juga mengapresiasi sinergi yang dibangun Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta dengan pemda setempat. Apalagi pendidikan merupakan salah satu bentuk pembinaan di dalam lapas.
"Ini merupakan pilot project sangat luar biasa dan akan saya perintahkan ke kepala UPT pemasyarakatan di Jatim untuk menjalin sinergitas dengan pemda setempat, sehingga harapannya bisa mengikuti jejaknya Pak Wali Kota Madiun, dan program ini baru satu-satunya ada di Indonesia," kata Heni.
Ia berharap setelah menempuh pendidikan tinggi ini, ke-20 warga binaan yang mendapat ilmu agar mengaplikasikannya di masyarakat ketika bebas nanti. Sehingga kehidupannya setelah bebas ke depan semakin lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut tidak hanya meluncurkan program kuliah gratis, namun Lapas Kelas I Madiun juga membuka industri konvensi bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar, serta membuka pendidikan berbasis pondok pesantren dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
