Trenggalek (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menargetkan angka stunting di daerahnya turun hingga 11 persen, lebih rendah dari angka stunting nasional sebesar 14 persen.
"Kami sedang menghadapi periode generasi emas 2045. Jadi salah satu fokus pemerintah daerah adalah menekan atau menurunkan lagi seoptimal mungkin angka stunting daerah," kata Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara saat menggelar rembug stunting di Rumah Cokelat Karangan, Kamis.
Rembug stunting itu, lanjut dia, menjadi bagian upaya pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka stunting di Bumi Menak Sopal.
Lewat kegiatan itu, pihaknya berharap masyarakat yang terlibat kegiatan dapat menjadi jembatan informasi kepada masyarakat secara luas sehingga kasus stunting dapat diminimalkan.
Melalui diskusi yang terarah diharapkan penanganan gagal tumbuh kembang anak itu bisa semakin masif dan optimal. Apalagi upaya penurunan angka stunting ini menjadi salah satu atensi dari Presiden Joko Widodo.
"Jadi Ini merupakan upaya preventif. Diharapkan secara tidak langsung mereka yang hadir ini menjadi kader sehingga apa yang disosialisasikan tadi dapat tersebar luas ke masyarakat. Angka prevalensi stunting kita saat ini ada di kisaran 19,5 persen, naik sedikit. Tahun kemarin 18 persen," ujarnya.
Wabup Syah menyebut banyak faktor yang membuat angka prevalensi naik 1,5 persen.
Faktor itu salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19. Untuk menekan itu, pemerintah bakal melakukan intervensi aksi konvergensi hingga ke lapisan paling bawah.
Aksi konvergensi yang dilakukan tim percepatan penurunan angka stunting itu diyakini bakal membuahkan hasil positif.
Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Trenggalek, Sunarto mengatakan, aksi konvergensi hingga lapisan bawah itu dinilai efektif untuk menurunkan angka stunting.
Pasalnya seluruh stakeholder dilibatkan dalam penurunan angka stunting sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
"Untuk mewujudkan target angka stunting 11 persen jauh di bawah target nasional 14 persen pada 2024 itu mustahil dilakukan tanpa dukungan masyarakat. Meskipun pemerintah melakukan aksi konvergensi hingga lapisan masyarakat paling bawah akan sulit terealisasi maksimal tanpa kesadaran dari masyarakat secara menyeluruh," kata Sunarto.
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dr. Kasman yang hadir dalam kegiatan rembug stunting di Trenggalek mengatakan, untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada anak salah satunya perlu merubah perilaku masyarakat.
"Ada sebagian masyarakat yang masih menganggap asi eksklusif itu kotor. Padahal asi eksklusif ini justru istimewa bagi tumbuh kembang bayi. Budaya atau anggapan-anggapan seperti ini yang perlu diedukasi," ucapnya.
Selain itu, masih menurut Kasman, pencegahan stunting harus dimulai dari anak remaja karena merekalah yang nantinya akan menikah dan berkeluarga. Kemudian calon pengantin yang nantinya akan mengandung anak. Kemudian ibu hamil, batita dan juga balita.
