Madura Raya (ANTARA) - Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengupayakan kesejahteraan masyarakat dari dana bagi hasil minyak dan gas (DBH migas).
Menurutnya pembagian DBH migas khususnya untuk wilayah Madura masih jauh dari kesesuaian.
"Dalam alokasi DBH migas yang diterima empat kabupaten di Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep pada 2023, nilainya Rp123 miliar," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.
Bupati Fauzi mengungkapkan dengan nilai Rp123 miliar, satu orang di Madura hanya memperoleh Rp31.273, dari total jumlah penduduk Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep yang mencapai 3,9 juta jiwa.
"Jumlahnya akan semakin berkurang ketika alokasi pembagian DBH migas diberikan kepada masyarakat di masing-masing kabupaten," ujarnya.
Fauzi memaparkan, pada 2023, Sumenep mendapatkan DBH migas sebesar Rp32 miliar. Berkurang Rp23 miliar jika dibanding pendapatan 2022 yang mencapai Rp56 miliar.
"Jumlah penduduk Sumenep sebanyak 1,1 juta jiwa. Jika dibagi dengan Rp23 miliar dari DBH migas, maka seorang hanya mendapatkan Rp28 ribuan," ucapnya.
Karenanya, tokoh muda Madura itu bertekad akan menempuh beberapa cara untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui DBH migas.
"Terlebih DBH migas yang diterima daerah-daerah di Madura menjadi pendapatan terbesar dalam penyusunan APBD," katanya.
Salah satu yang diusahakan Fauzi adalah mendorong perubahan formula penghitungan DBH migas dari produksi kotor (cost production) yang di-lifting.
"Begitu juga dengan penghitungan gas alamnya, menyesuaikan persentase diambil dari produksi kotor gas yang di-lifting," ujarnya.
Fauzi juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah kewenangan daerah dalam pembagian keuangan (financial sharing). Kemudian mendorong rekonsiliasi penghitungan ulang lifting migas.
Untuk jangka panjang, Fauzi bakal memperjuangkan perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan UU Migas.
"Yang pasti, solusinya harus ada penambahan DBH migas yang berpihak kepada masyarakat di Pulau Madura," tuturnya.
