Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahaydi bersama jajarannya di Pemerintah Kota Surabaya cukup serius dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di wilayah kerjanya. Karenanya, program Padat Karya menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengelola aset.
Kota Surabaya sendiri ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu daerah yang akan menjadi percontohan reformasi birokrasi (RB) tematik dalam penanggulangan kemiskinan. Wali Kota Eri meneken komitmen penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan tersebut di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 21 Oktober 2022.
Penandatanganan komitmen disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Ova Emilia, Dewan Guru Besar UGM, dan para kepala daerah yang menjadi pilot project.
Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.
Dengan RB tematik penanggulangan kemiskinan, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan dengan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. Eri membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam pengentasan kemiskinan.
Terdapat puluhan program berbasis padat karya yang menjadi inovasi, di antaranya adalah Rumah Padat Karya yang menyulap aset-aset Pemkot Surabaya yang sebelumnya menganggur untuk digunakan sebagai tempat berusaha bagi MBR. Para MBR sebelumnya juga telah diberi pelatihan.
Aset-aset Pemkot Surabaya tidak boleh ada yang idle, yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Secara bertahap semuanya disulap menjadi Rumah Padat Karya. Ada yang menjadi kafe, barbershop, laundry, tempat cuci motor-mobil, gerai UMKM, usaha pertanian-perikanan, destinasi wisata, dan sebagainya.
Selain itu, ada pula program produksi paving yang melibatkan MBR. Hasil produksinya telah lulus uji oleh tim dari Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Produksi pavingnya kemudian dibeli Pemkot Surabaya untuk pavingisasi di kampung-kampung.
Dari hasil pembuatan paving, mereka bisa mengantongi pendapatan menembus Rp6 juta secara perorangan setiap bulan. Demikian pula dengan budi daya ikan bandeng yang dipanen setiap 6 bulan sekali. Hasilnya, para MBR juga mampu mengantongi pendapatan Rp6 juta per orang.
Beragam program padat karya yang dipacu Pemkot Surabaya itu telah berhasil menyerap ribuan warga. Mereka ada yang sebelumnya korban PHK di masa pandemi. Ada pula yang perempuan kepala rumah tangga.
Padat Karya ini merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Kota Pahlawan. Sebab, pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk pemberdayaan UMKM.
Apa yang telah dilakukan Pemkot Surabaya itu dipantau oleh Kementerian PANRB. Sehingga Surabaya dijadikan contoh untuk cara percepatan penanganan kemiskinan d wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia.
Libatkan PT
Program Padat Karya di Surabaya tidak lepas dari dukungan perguruan tinggi se-Kota Surabaya. Padat Karya ini menjadi contoh aktualisasi program penanggulangan kemiskinan. Pemkot Surabaya secara transparan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui aset yang dimiliki untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
Capaian pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya tidak lepas dari peran perguruan tinggi negeri dan swasta. Dengan capaian yang dilakukan pemkot, serta didampingi oleh perguruan tinggi mampu mengubah reformasi birokrasi untuk menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan itu.
Gagasan terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya, merupakan hasil diskusi bersama para rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Pahlawan. Hasilnya, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan Reformasi Birokrasi Penanggulangan Kemiskinan.
Salah satu aktualisasi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah melalui program Padat Karya dengan melibatkan MBR dalam mengelola aset pemkot untuk memperoleh tambahan penghasilan.
Anggaran Pemkot Surabaya sebesar Rp3 triliun pada 2023 akan digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui UMKM dan koperasi. Seperti halnya pelatihan kepada MBR untuk pembuatan paving yang didampingi oleh Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan ITS.
Tak hanya itu, dalam pengembangan kawasan wisata di Kota Pahlawan, seperti Tunjungan Romansa, Wisata Air Kalimas, Kya-Kya, hingga Adventure Land Romokalisari, Pemkot Surabaya juga terus berkomitmen mempercepat pemulihan ekonomi melalui UMKM dan melibatkan MBR untuk mengelola kawasan wisata sebagai upaya mengentas kemiskinan dan pengangguran.
Terbaru, Pemkot Surabaya juga membuka Adventure Land Romokalisari dengan wahana jet ski, perahu, kano, dan ATV. Pemkot melatih 100 MBR untuk mengelola kawasan tersebut. Bahkan pedagang di sana bisa tembus omzet mencapai Rp7 juta pada akhir pekan.
Evaluasi
Meski demikian, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menilai program padat karya yang diinisiasi pemkot sebagai langkah meningkatkan perekonomian bagi keluarga MBR masih belum maksimal dalam pengelolaannya.
Ketidakmaksimalan tersebut dikarenakan belum adanya pendampingan yang serius kepada MBR yang menjadi pelaku-pelaku usaha di rumah padat karya tersebut. Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah.
Zuhrotul mencontohkan program padat karya maggot yang dilakukan warga MBR di wilayah Kecamatan Krembangan. Meski sudah menjalankan program padat karya selama tiga bulan, namun masih belum bisa maksimal, sehingga belum memiliki penghasilan yang layak atau di kisaran Rp500 sampai Rp700 ribu per bulan.
Untuk itu, harus ada pendampingan maksimal dari Pemkot Surabaya. Pemkot harus bisa memaksimalkan pendampingan sehingga tujuan dari meningkatkan pendapatan bagi MBR ini bisa terealisasi.
Pendampingan tersebut bisa berupa pendampingan teknis dan pendampingan sumber daya manusia (SDM). Kemudian ada evaluasi dan monitoring dari pihak yang diberi tanggung jawab di masing-masing kelompok.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran padat karya dan UMKM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 juga dinilai masih kecil jika dibandingkan belanja barang dan jasa.
Adapun proyeksi APBD Surabaya 2023 mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,2 triliun.
Sebagian besar atau hampir 50 persen belanja RAPBD 2023 untuk barang dan jasa. Dalam Nota Keuangan RAPBD Surabaya tahun 2023 menyebut alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp5 triliun, sedangkan total belanja daerah Kota Surabaya sebesar Rp11 triliun.
Untuk itu, perlu adanya alokasi anggaran khusus untuk program padat karya sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya pascapandemi COVID-19.
Secara keseluruhan, program Padat Karya di Surabaya dinilai sudah berjalan dengan baik, meski masih ada kekurangan di sana sini yang perlu dibenahi. Tujuan dari semua itu adalah warga bisa bahagia menjalani kehidupannya. Salam semangat.(*)
