Ke Kabupaten Madiun, Dirjen Perimbangan Keuangan cek pemanfaatan dana desa

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Astera Primanto Bhakti (tengah depan) didampingi Bupati Madiun dan Kepala Desa Pule (kanan) mengunjungi Kampung Ceria di Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jatim, Jumat (7/10/2022). ANTARA/Louis Rika

Kunjungan ke Kabupaten Madiun ini dalam rangka untuk melihat dan mendengar secara langsung apakah dana desanya digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya

Madiun (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti mengunjungi Kabupaten Madiun untuk mengecek progres pemanfaatan dana dari pemerintah pusat di dua desa sasaran wilayah setempat.

"Kunjungan ke Kabupaten Madiun ini dalam rangka untuk melihat dan mendengar secara langsung apakah dana desanya digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya," ujarnya Primanto saat mengujungi Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jumat.

Menurut dia, selain ditransfer ke Pemprov, pemkab, atau kota, dana dari pemerintah pusat juga ada yang ditransfer langsung ke desa.

Dana tersebut diharapkan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Madiun.

Dua desa di Kabupaten Madiun yang ditinjau oleh Dirjen Perimbangan Keuangan adalah Desa Pule, Kecamatan Sawahan dan Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan.

"Dan tadi saya mendengarkan laporannya, ternyata sudah sangat baik yang dilakukan di Kabupaten Madiun ini sesuai arahan Bapak Bupati. Jadi di Madiun terlihat semua sudah sesuai dengan harapan," katanya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Madiun menjadi salah satu jujukan karena sebagai daerah yang memiliki prestasi penyaluran dana desa tercepat se-Indonesia.

"Kabupaten Madiun ini menjadi percontohan dari segi pencairan dana desa karena Madiun ini nomor satu secara nasional," tambah Astera.

Terdapat beberapa hal penting dalam penggunaan dana desa di tahun 2022 sebagaimana diatur pada Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa. Pertama ada BLT Desa yang jumlahnya 40 persen, kedua untuk ketahanan pangan dan ketahanan hewani sebesar 20 persen.

Kemudian, ketiga untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19 sebesar 8 persen, dan program pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya padat karya tunai sebesar 32 persen.

Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyambut baik kunjungan Dirjen Perimbangan Keuangan ke Kabupaten Madiun. Pihaknya terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di desa-desa dan mempertahankan pretasi percepatan penyaluran dana desa.

"Alhamdulillah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Percepatan penyaluran dana desa ini merupakan komitmen pemkab dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Madiun yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak," kata Bupati.