Wabup Bangkalan: Seluruh OPD harus intervensi turunkan kasus kekerdilan

Bangkalan (ANTARA) - Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif melakukan intervensi menurunkan kasus kekerdilan pada balita di wilayah itu.

"Semua OPD harus melakukan intervensi secara aktif, mengingat kasus stunting di Bangkalan tergolong tinggi," katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu.

Wabup mengemukakan hal ini, menjelaskan upaya Pemkab Bangkalan dalam menekan kasus balita kerdil, mengingat Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat prevalensi kasus balita kerdil tinggi.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Pemkab Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita di wilayah itu.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat prevalensi rata-rata di Jawa Timur yang hanya 23,5 persen 24,4 persen di tingkat nasional.

Wabup menjelaskan, Pemkab Bangkalan memang telah membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami kasus kekerdilan.

Selain itu, pemkab juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Karena itu, Wabup meminta, agar instansi terkait sering melakukan audit penanganan kasus kekerdilan bagi balita yang ada di Bangkalan.

Audit kasus balita kerdil ini, lanjut dia, menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan secara komprehensif sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi.