Pemkab Pamekasan tekan kasus balita kerdil melalui tiga pendekatan

Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan tiga pendekatan untuk mengatasi tingginya kasus balita kerdil di wilayah itu.

Menurut Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Sabtu, ketiga pendekatan itu masing-masing kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat dan gerakan seribu hari pertama kehidupan.

"Ketiga pendekatan ini harus dilakukan secara terpadu, terintegratif dan berkesinambungan," katanya menjelaskan upaya yang dilakukan Pemkab Pamekasan dalam menekan kasus kekerdilan di wilayah itu.

Pendekatan kemandirian keluarga, menurut dia, dilakukan melalui upaya promotif, preventif dengan melakukan intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat dengan menyentuh sasaran utama, yakni keluarga.

Indikator keberhasilan dalam kemandirian keluarga bisa dilihat sejauh mana keluarga memahami pentingnya kesehatan dan gizi, tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kekurangan gizi dalam keluarga, dan pengetahuan keluar tersebut dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Pada pendekatan gerakan masyarakat hidup sehat adalah upaya untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif dalam mengatasi masalah kekerdilan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Dalam konteks ini, peningkatan aktivitas masyarakat, pencegahan dan deteksi dini kasus kekerdilan, serta peningkatan kualitas hidup sehat dan edukasi hidup menjadi hal yang sangat penting," katanya.

Sedangkan, pada pendekatan gerakan seribu hari pertama pada kehidupan, menurut Bupati lebih ditekankan pada penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kebijakan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan janin dan bayi pada seribu hari pertama kehidupan.

Bentuknya dapat berupa penandatanganan pakta integritas antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, lalu komunikasi, edukasi, serta pemberian informasi baik secara formal maupun informasi, serta penyampaikan kampanye di berbagai media.

"Koordinator gerakan ini adalah Dinas Kesehatan Pemkab Pamekasan," kata Baddrut Tamam.

Di samping itu, pemetaan dan analisis penyebab masalah di lapangan menjadi sesuatu yang penting, mengingat berdasarkan hasil kajian, penyebab kasus kekerdilan di Pamekasan tidak tunggal, akan tetapi dari banyak penyebab.

"Saya juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penurunan Kekerdilan ini agar menjadi acuan, sekaligus panduan dalam mempercepat penanganan kasus tersebut di Pamekasan," katanya.

Bupati menjelaskan jumlah balita di Kabupaten Pamekasan yang mengalami kasus kekerdilan sebanyak 9.200 anak atau sekitar 38,7 persen dari total jumlah balita di wilayah itu.

Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merilis ada empat kabupaten di Jawa Timur yang masuk zona merah stunting, yakni dengan angka di atas 30 persen.

Masing-masing Kabupaten Bangkalan 38,9 persen, Kabupaten Pamekasan 38,7 persen, Kabupaten Bondowoso 37 persen dan Kabupaten Lumajang 30,1 persen.