Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur membelikan enam unit mobil dinas untuk Bupati Kholilurrahman dan Wakilnya Sukriyanto dengan nilai total mencapai Rp5 miliar lebih.
Keenam mobil dinas baru itu masing-masing untuk bupati sebanyak tiga unit mobil dan wakil bupati tiga unit.
"Satu di antara enam mobil dinas baru tersebut senilai Rp1,8 miliar tipe Toyota Vellfire VIP Hybrid untuk mobil dinas Bupati Pamekasan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan Sahrul Munir di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.
Nilai total mobil dinas yang digunakan Bupati Pamekasan Kholilurrahman Rp2,8 miliar, terdiri atas Toyota Vellfire Rp1,8 miliar, Innova Zenix Rp600 juta, dan Innova Reborn Rp400 jutaan.
Sedangkan mobil dinas untuk Wakil Bupati Pamekasan Rp2,2 miliar, terdiri atas Hyundai Palisade Rp1,2 miliar, Innova Zenix Rp600 juta, dan Innova Reborn Rp400 jutaan.
Pembelian mobil dinas sebanyak tiga unit dengan nilai anggaran mencapai Rp5 miliar lebih ini sempat menuai protes sebagian warga Kabupaten Pamekasan.
Selain karena alasan kondisi ekonomi masyarakat belum stabil, juga karena pembelian itu bertentangan dengan instruksi Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk menghemat penggunaan anggaran yang tidak mendesak.
Akan tetapi, Kepala BPKPD Sahrul Munir mengatakan pembelian mobil dinas itu tidak melanggar ketentuan karena mengacu kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
"Dalam aturan itu yang menjadi acuan adalah kapasitas mesin mobil, bukan harga, yakni 2.500 CC," katanya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman mengaku pembelian mobil dinas yang dia digunakan itu sebelum ia dilantik.
"Saat pelantikan mobil itu sudah ada. Kalau saya tolak kan juga tidak enak," katanya.
Berbeda dengan Pamekasan, tiga pemkab di Pulau Madura yakni Pemkab Sumenep, Sampang dan Pemkab Bangkalan tidak melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati dengan alasan mengikuti instruksi efisiensi anggaran yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
