Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengharapkan perusahaan utamanya para investor untuk aktif terlibat membantu menangani "stunting" di wilayah setempat.
Wakil Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron mengatakan saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang peduli pada kasus di wilayah terdekat, namun jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang mencapai ribuan.
"Ada perusahaan dari Pandaan, Bangil, Kejayan dan wilayah lainnya. Tapi jumlahnya masih sedikit kalau dibanding dengan ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan," katanya di sela meninjau Posyandu Akbar di Pasuruan, Kamis.
Gus Mudjib, sapaan akrabnya, mengatakan kepedulian yang dimaksud adalah menyisihkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibilty/CSR) khusus untuk penanganan stunting.
Keterlibatan perusahaan, kata dia, sangat penting dalam pengentasan stunting karena jika hanya pemerintah daerah yang terlibat, tentu membutuhkan waktu lama karena kondisi keuangan daerah masih sangat terbatas.
"Untuk itu, harus ada peran dan keterlibatan pihak swasta secara bersama mengatasi permasalahan ini. Karena kalau semuanya urusan pemerintah daerah, ya pasti akan lama karena keterbatasan anggaran," ujarnya.
Sampai sejauh ini, lanjut dia, peran pemerintah daerah dalam rangka menurunkan angka stunting telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir.
Terbaru adalah Program "Kasih Bersanding Mesra" yang merupakan singkatan dari Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.
Program ini telah dilandasi dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Kasih Bersanding Mesra.
Program ini telah dilandasi dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Kasih Bersanding Mesra.
Dalam implementasinya, terobosan baru ini menurut Gus Mujib lebih pada mengajak semua pemangku kepentingan agar bersama-sama mereduksi stunting.
Terutama percepatan upaya penurunan stunting dengan koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan.
Terutama percepatan upaya penurunan stunting dengan koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan.
”Harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, organisasi profesi, hingga akademisi. Semua kalangan dirangkul sebagai satu kekuatan," katanya.
