Presiden: Larangan ekspor minyak goreng dicabut jika kebutuhan domestik terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyatakan akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah tercukupi.

Dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, Presiden Jokowi menekankan pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, termasuk minyak goreng, menjadi prioritas terpenting dari kebijakan pemerintah.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor (minyak goreng) karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan," kata Presiden.

Baca juga: Presiden: Ekspor minyak goreng dan bahan baku dilarang mulai 28 April

Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan minyak goreng bagi pasar domestik sebagai prioritas.

"Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi.

Baca juga: Legislator apresiasi keputusan pemerintah larang ekspor bahan baku minyak goreng

Menurut Presiden, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

"Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia.

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir.

Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan kewajiban pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation), penetapan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi.

Pemerintah akan resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB.