Aliansi BEM se-Jember unjuk rasa kritisi kebijakan pemerintah

Jember (ANTARA) - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) unjuk rasa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa sore.

"Ada empat tema pokok, yakni wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan PPN dan BBM, kenaikan dan persoalan harga minyak goreng, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata koordinator aksi M. Yayan dalam orasi-nya di bundaran DPRD Jember.

Menurutnya, kondisi negara yang belum pulih akibat dari pandemi COVID-19 seharusnya dijadikan ajang kontemplasi dan konsentrasi oleh pemerintah terutama menyoal beberapa kebijakan.

"Di tengah carut marutnya harga minyak goreng, pemerintah tidak efektif dalam melahirkan kebijakan sehingga tidak secara cepat mengatasi harga minyak yang tidak stabil di pasar tradisional maupun modern," tuturnya.

Selain itu, pemerintah menambah kesengsaraan rakyat dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dan menaikkan harga BBM Pertamax yang dapat berdampak pada kenaikan harga bahan pokok.

"Wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga semakin menambah kekacauan, padahal wacana itu jelas melanggar konstitusi di negara tercinta ini," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, Aliansi BEM se-Jember sebagai representasi mahasiswa di Kabupaten Jember melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami meyakini bahwa kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja dan perlu upaya kolektif dengan menerjunkan diri ke jalan dengan kekuatan massa sebanyak- banyaknya," ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya mendorong Ketua DPRD Jember dan perwakilan partai politik untuk menandatangani pakta integritas dan mendesak agar Ketua DPR RI serta Presiden secara tegas menolak penundaan Pemilu 2024.

"Kami juga menuntut DPRD Jember untuk mendesak DPR dan MPR supaya tidak mengamandemen UUD 1945," katanya.

Selain itu, Aliansi BEM se-Jember mendorong DPRD Jember agar mendesak presiden segera menyelesaikan persoalan tingginya harga minyak goreng dan meminta presiden untuk me-reshuffle menteri perdagangan, serta mencabut ketetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Sementara Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi bersama Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim menemui pengunjuk rasa yang meminta tanda tangan dukungan dan pakta integritas atas tuntutan tersebut.

"Kami menyanggupi untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa terkait dengan empat tuntutan itu, sehingga kami akan ke DPR RI untuk menyampaikan tuntutan mereka," kata Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi.