Jember (ANTARA) - Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember berunjuk rasa di Bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), bahan pokok dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Unjuk rasa mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah terus bergulir, karena sebelumnya ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jember juga demonstrasi dengan tuntutan yang sama pada Selasa (12/4) sore.
"Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM, PPN, dan bahan pokok yang semakin menyengsarakan masyarakat," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jember Yudha Dwi Prasetiyo di Bundaran DPRD Jember.
Menurutnya, Pemerintah berdalih kenaikan PPN untuk meningkatkan perekonomian dan menekan defisit negara, namun kebijakan itu menjadi sebuah permasalahan kompleks dimana masyarakat yang saat ini sedang kesulitan di tengah dampak pandemi COVID-19.
"BBM jenis pertamax juga naik. Seharusnya Pemerintah mempertimbangkan beberapa hal sebelum menaikkan harga BBM, di antaranya kemampuan daya beli masyarakat, ekonomi riil dan sosial masyarakat," katanya pula.
Ia menjelaskan, Pemerintah seharusnya membantu perekonomian masyarakat guna menuntaskan efek kemiskinan karena dampak pandemi, namun kebijakannya justru menyengsarakan masyarakat akibat kebijakan yang diambil kurang tepat.
"Untuk itu, secara tegas kami menolak kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, dan pemberlakuan PPN terhadap bahan pokok, serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat," katanya pula.
Yudha mengatakan GMNI Jember juga mendesak seluruh fraksi di DPRD Jember untuk mendukung tuntutannya dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Perwakilan mahasiswa sempat bertemu dan berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Jember yakni Agus Sofyan, Alfan Yusfi, Edi Cahyo Purnomo, Tabroni, Dedy Dwi Setiawan, dan Mufid.
"Kami mendukung aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, dan PPN. Aspirasi itu akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," kata Ketua Komisi A DPRD Jember yang juga Fraksi PDI Perjuangan Tabroni.
