Situbondo (ANTARA) - Ratusan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu, unjuk rasa ke kantor pemda setempat menolak dan menuntut revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022, khususnya pasal 5 ayat 4 karena dinilai mengebiri kedaulatan desa.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Situbondo Juharto mengatakan bahwa perpres tersebut mengatur pengalokasian dana desa minimal 40 persen untuk bantuan langsug tunai (BLT), 20 persen untuk program ketahanan pangan hewani dan 8 persen untuk penanganan COVID-19.
"Jadi, 68 persen dana desa sudah ditentukan pengalokasiannya oleh pemerintah pusat. Padahal, kami sudah melaksanakan musyawarah dusun hingga musrembang dan penetapan RPJMD. Kemudian perpres ini muncul. Kami yang akan menjadi sasaran warga jika perpres ini tetap diberlakukan," ujarnya.
Ia menjelaskan unjuk rasa kepala desa dan perangkat desa ke Pemkab Situbondo dan DPRD untuk meminta dukungan sepenuhnya revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021.
"Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung sepenuhnya revisi Perpres 104/2021, khususnya pasal 5 ayat 4, karena tidak sesuai dengan kedaulatan desa," kata Kepala Desa Banyuputih itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Syaifullah mengatakan pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi apa yang sudah tertuang dalam peraturan presiden tersebut. Karena dalam Perpres 104/2021 pasal 5 ayat 4, semuanya pro-rakyat.
Menurut dia, pada pasal 5 ayat 4 semuanya berpihak kepada rakyat, seperti pemberian BLT DD, program ketahanan pangan dan penanganan COVID-19.
"Sebenarnya yang tertuang dalam perpres itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa sejak tahun lalu, salah satunya dengan memberikan BLT DD kepada warganya. Tapi, sekarang dipertegas melalui Perpres 104/2021," ucapnya.
Kata Syaifullah, kondisi negara dalam keadaan terbatas dan sehingga penanganan masyarakat desa yang ada di daerah lewat dana desa. Inilah bentuk perhatian pemerintah pusat kepada rakyatnya.
"Apalagi, sumber dananya adalah APBN, sehingga kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat," katanya.
Sekda menambahkan, kendati pemerintahan desa sudah menggelar musyawarah mulai tingkat dusun hingga kabupaten, bahkan penetapan RPJMD, Hal itu tidak bisa dijadikan alasan pemerintah desa untuk tidak menyetujui perpres itu.
"Sebenarnya bisa diubah rencana program kerjanya. Tidak sulit. Intinya pemerintah daerah tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," ucapnya.
Dari pantauan, ratusan kepala desa dan perangkat desa itu tidak hanya unjuk rasa di kantor pemkab, namun aksi serupa juga dilakukan di depan kantr DPRD meminta dukungan penolakan dan revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021. (*)
