F-PAN: Kementerian Agama milik seluruh rakyat Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Kementerian Agama adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan dimiliki salah satu organisasi saja.

Karena itu dia tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebutkan bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

"Karena itu, klaim-klaim seperti itu (pernyataan Menag) harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat Indonesia," kata Saleh di Jakarta, Senin.

Saleh menilai pernyataan Menag tidak memiliki landasan historis yang benar dan dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di masyarakat. Hal itu menurut dia karena dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur, tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," ujarnya.

Saleh menilai, faktanya ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia.



Menurut dia, semua kelompok di Indonesia sama di mata hukum dan pemerintahan, termasuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia.

"Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan karena pernyataan Menag dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," katanya.

Dia mengaku khawatir bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah sebuah kementerian, misalnya mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain.

Menurut dia, kalau berbagai klaim tersebut terjadi maka persoalan akan menjadi pelik dan runyam sehingga klaim-klaim seperti yang disampaikan Menag harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu.

Anggota Komisi IX DPR RI itu menyarankan agar Menag menyampaikan permohonan maaf atau meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di masyarakat untuk mengakhiri polemik dan kontroversi.

Selain itu, Saleh juga meminta Menag bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat karena akan lebih produktif jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.

Dia menilai pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu, namun harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa. (*)