Surabaya (ANTARA) - Jajaran Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya meminta pihak sekolah baik SD maupun SMP melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terlebih dahulu sebelum digelar mulai Senin (6/9) mendatang.
"Uji coba ini sangat penting untuk mengetahui mana yang harus diperbaiki saat pelaksanaan PTM di sekolah," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah usai inspeksi persiapan PTM di SMPN 6 Surabaya dan SMP GIKI 2 Surabaya, Rabu.
Selain itu, lanjut dia, juga akan diketahui pula kesiapan para tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang kurang. Jika ada kekurangan masih ada waktu untuk diperbaiki.
Menurut Khusnul, pada saat inspeksi, pihaknya sempat ikut gabung dalam zoom bertemu siswa saat daring. Ia merasakan bagaimana para siswa ini rindu sekali ingin sekolah karena hampir dua tahun mereka tidak sekolah secara tatap muka.
"Jadi wajar jika mereka ingin sekali PTM segera digelar," ujarnya.
Saat sidak itu, Khusnul mencatat apa yang harus dilakukan sebelum PTM dimulai, di antaranya adalah sekolah harus melakukan uji coba sebelum PTM digelar.
Selain itu, lanjut dia, yang perlu diperhatikan pula adalah soal vaksinasi. Semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah harus sudah divaksin. Begitu pula dengan para siswanya, berapa yang sudah divaksin, maka sekolah harus mengetahuinya.
Begitu juga sekolah-sekolah harus dilakukan asesmen ulang oleh dinas pendidikan dengan tujuan untuk memastikan infrastruktur atau sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes) sudah siap atau belum. Meski sebelumnya pada Desember 2020 lalu sudah dilakukan asesmen, harus tetap dilakukan asesmen lagi.
Catatan berikutnya yang harus dipikirkan adalah saat mengantar dan menjemput siswa. Sesuai standar operasional prosedur (SOP), siswa harus dijemput orang tua secara tepat waktu agar tidak terjadi kerumuman setelah PTM usai.
"Namun yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana dengan siswa yang kedua orang tuanya bekerja. Tentu mereka tidak bisa menjemput. Mungkin saat berangkat sekolah bisa karena berbarengan dengan berangkat kerja. Tapi saat pulang kan tidak bisa karena mereka masih bekerja," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, jangan sampai PTM ini terkesan hanya untuk siswa yang berasal dari kalangan orang mampu karena orang tuanya bisa menjemput anaknya, atau dijemput oleh sopirnya secara tepat waktu.
Politikus PDIP ini meminta dinas pendidikan untuk mengkaji soal SOP ini, seperti apakah boleh siswa dijemput dengan ojek daring, atau siswa berangkat dan pulang dengan naik sepeda karena memang rumahnya dekat.
"Masalah ini harus dikaji. Jangan sampai kemudian saat PTM dilakukan, muncul dipermukaan kesan bahwa PTM yang bisa diikuti oleh siswa yang memiliki fasilitas lengkap. Bagaimana yang kedua orangnya bekerja, paginya bisa mengantar tapi pulangnya tidak bisa menjemput. Itu juga harus dipikirkan," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Supomo sebelumnya mengatakan, hingga saat ini banyak sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan PTM yang sudah siap. Selain itu, kata dia, pihaknya juga masih terus melaksanakan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan lainya.
"Insya Allah semuanya sudah siap. Tapi, yang paling penting adalah meminta kesediaan kepada wali murid dalam bentuk surat pernyataan kalau anaknya diperkenankan untuk mengikuti PTM," kata Supomo.
Ia mengatakan, sebelum terjadinya lonjakan kasus COVID-19, sudah ada beberapa sekolah yang melakukan simulasi PTM. Meski demikian, kata dia, pihaknya masih terus melakukan asesmen ke setiap sekolah untuk memastikan bahwa sarana prasarana yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami lakukan update lagi, supaya kemudian sedikit pun kita tidak lengah terhadap berbagai aturan aturan yang harus kita terapkan," ujarnya. (*)
