Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menyampaikan bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Pahlawan, Jatim, bisa dilakukan dengan berbasis Mikro.
"Sebelum PPKM Darurat, kan sudah melakukan PPKM Mikro dengan melibatkan kelurahan, RT, RW, sebagai ujung tombak. Nah ketika sekarang PPKM Darurat, maka sebetulnya tinggal melanjutkan saja pembatasan di skala kota, tanpa merubah kegiatan di tingkat RT/RW yang selama ini telah berjalan," ujar Ketua Fraksi PKS Akhmad Suyanto di Surabaya, Minggu.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini menyoroti berbagai kegiatan PPKM Darurat yang justru menimbulkan kerumunan di antaranya adalah vaksinasi massal.
Menurut dia, apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya sebelum ini sudah benar yakni vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas dan di Balai-balai RW. Hal ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan warga oleh RT dan RW setempat.
"Warga juga tidak perlu jauh-jauh ke Gelora Tambaksari. Dijemur kepanasan tanpa suplai air akan berisiko terjadi dehidrasi. Memang ada bagusnya terpapar sinar matahari untuk menambah vitamin D, tetapi perlu diingat terpapar sinar UV tinggi dalam waktu berlebih juga tidak baik untuk kesehatan tubuh. Dan yang pasti tidak terjadi kerumunan skala besar," ujar Yanto.
Akhmad Suyanto yang kerap dipanggail Yanto ini kemudian juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu mesti dilakukan bersamaan, tidak terpisah-pisah.
"Menghindari kerumunan itu protokol kesehatan. Meskipun memakai masker dan menjaga jarak, tetap saja tidak boleh berkerumun. Apalagi sampai ratusan bahkan ribuan orang dalam satu waktu. Prinsip tracing menjadi sulit dilakukan jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Untuk itu, Yanto mendukung percepatan vaksinasi dengan berbasis RT-RW di Kota Surabaya. Menurutnya, beberapa waktu lalu wali kota juga sudah mengaktifkan kembali Satgas Kampung Tangguh.
"Bahkan sudah memberikan insentif kepada Satgas Kampung Wani. Ini bisa diteruskan dengan pemantauan dan pelaksanaaan vaksinasi, disamping melakukan tugas-tugas yang selama ini berjalan," kata Yanto.
Dengan penerapan protokol kesehatan 5M dengan ketat, 3T, serta percepatan vaksinasi, Yanto meyakini grafik penderita COVID-19 di Surabaya akan melandai. Ia optimistis upaya-upaya ini akan menurunkan angka pandemi.
"Karena itu mari dilaksanakan dengan disiplin. Sebagai pemangku kebijakan, Pemkot dan DPRD harus melakukan monitoring dan evaluasi secara harian. Mana yang efektif, mana yang harus dibenahi. Intinya untuk kemaslahatan seluruh warga kota," kata Yanto. (*)
