Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jawa Timur menekankan pentingnya strategi yang tepat dan sinergis antara APBD provinsi dengan APBD kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah-daerah.
“Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih dalam program dan kegiatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah Provinsi perlu memikirkan strategi dan program yang lebih terfokus pada wilayah-wilayah prioritas tersebut,” kata Anggota Fraksi PKS DPRD Jatim Harisandi Savari di Surabaya, Kamis.
Hal ini mengacu masih terdapat 17 kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
Di sisi lain Fraksi PKS, mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada tahun anggaran 2024.
Dirinya menyebut capaian angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,56 persen telah melampaui target RKPD 2024 yang berada pada rentang 10,56 persen sampai 9,75 persen.
Selain itu, penurunan kemiskinan ekstrem disebut berhasil ditekan secara signifikan dari 3,58 persen menjadi hanya 0,66 persen pada 2024.
“Fraksi PKS memberi apresiasi atas tercapainya penurunan tingkat kemiskinan yang melampaui target. Bahkan, penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0,66 persen adalah sebuah capaian luar biasa,” ujar Harisandi.
Lebih lanjut, dirinya meminta agar capaian positif dalam penurunan kemiskinan ini tidak membuat jajaran pemerintah lengah.
Fraksi PKS berharap ada upaya berkelanjutan dalam memperbaiki arah kebijakan dan pelaksanaan program, agar selain menurunkan angka kemiskinan secara statistik, juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin secara nyata.
