Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan sejumlah catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Surabaya, Senin.
"Jika dicermati, alokasi Rancangan APBD 2026 masih jauh dari ideal, terutama untuk sektor ketahanan pangan dan energi. Padahal ini menjadi tema besar yang diangkat pemerintah daerah," kata juru bicara Fraksi PKS Harisandi Savari saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Berdasarkan catatan Fraksi PKS dengan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp28,26 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,24 triliun, pihaknya meminta optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat kecil, di antaranya melalui pengelolaan aset daerah, pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Fraksi PKS juga menanyakan keberlanjutan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang selama ini membantu masyarakat kecil dan pengemudi transportasi daring.
Terkait dana transfer pusat, PKS mendorong Pemprov Jatim meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Keuangan agar porsi Dana Transfer ke Daerah (TKD) tidak berkurang, mengingat alokasi nasional naik pada APBN 2026.
Di sisi belanja, Fraksi PKS menyoroti penurunan belanja modal menjadi Rp1,71 triliun yang turun tajam dibanding tren tiga tahun sebelumnya.
Fraksi meminta agar alokasi belanja jalan, jaringan, dan irigasi ditingkatkan demi pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah.
Sementara itu, kenaikan belanja pegawai dan barang/jasa yang tidak sejalan dengan penurunan belanja modal juga dipertanyakan.
PKS meminta penjelasan agar kenaikan belanja operasi rasional dan tidak membebani struktur anggaran.
PKS menilai tidak adanya rencana penyertaan modal daerah di RAPBD 2026 kurang tepat sehingga mereka mendorong agar penyertaan modal baru diberikan khususnya untuk Badan Umum Milik Daerah (BUMD) sektor pariwisata, pertanian, dan transportasi publik.
"Rasionalisasi keuangan daerah harus berorientasi pada hajat hidup orang banyak: pelayanan dasar masyarakat, ketahanan pangan dan energi, serta pemulihan sosial-ekonomi," ujar Harisandi.
Ia menegaskan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jatim 2026 yang mengusung semangat Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi harus tercermin dalam komposisi anggaran.
Fraksi PKS juga meminta gubernur memberikan penjelasan komprehensif atas catatan-catatan tersebut dalam tahap pembahasan selanjutnya.
