Mendagri: MPP Banyuwangi sangat tepat tingkatkan kinerja layanan publik

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sangat representatif dalam meningkatkan kinerja layanan publik pemerintah daerah setempat.

"MPP Banyuwangi yang representatif dan nyaman layak diacungi jempol. Saya melihat Pemkab Banyuwangi serius," kata Mendagri Tito Karnavian saat berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, Jumat.

Ia juga melihat langsung satu per satu gerai pelayanan yang ada di MPP dua lantai itu.

"Dan yang lebih menggembirakan, layanan di MPP Banyuwangi sudah didesentralisasi dan juga ada pasar pelayanan publik. Saya lihat juga ada pelayanan segmentasi seperti layanan untuk nelayan. Model ini semoga bisa direplikasi daerah lainnya," kata mantan Kapolri itu.

Tito Karnavian juga mengaku tertarik dengan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, salah satunya karena banyaknya entitas yang bergabung, bahkan ada 24 entitas yang memberikan 237 layanan. "Ini memudahkan warga yang hendak mengurus administrasi," tuturnya.

Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi pelayanan perizinan yang ada di MPP tersebut, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Banyuwangi juga telah menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission/OSS), bahkan jemput bola melayani ke desa-desa," ujarnya

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengemukakan bahwa selain MPP, Banyuwangi juga memiliki dua pasar pelayanan publik.

"Pusat pelayanan publik juga ada di dua pasar, yakni Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi dan Genteng. Jadi, warga bisa mengurus administrasi sambil belanja," kata Ipuk kepada Mendagri Tito.

Di hadapan Mendagri, Bupati Ipuk juga menyampaikan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, OSS, dan lainnya juga ditarik ke desa saat program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).

"Bahkan saat berkantor di desa, kami langsung membuka layanan ke warga, kami fasilitasi dan dampingi untuk masuk OSS karena memang tidak semua warga melek teknologi. Setiap berkantor di desa, ratusan izin lewat OSS diterbitkan, ada satu desa seperti di Singolatren, Kecamatan Singojuruh, kemarin saat saya berkantor bisa diterbitkan 1.200 izin usaha," katanya.