Malang (ANTARA) - Juru sembelih halal (Juleha) yang memiliki kompetensi dan bersertifikat terus digerakkan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya demi mendukung terwujudnya gagasan Malang Halal Center yang digaungkan dalam beberapa tahun terakhir ini.
Tidak hanya tagline "Malang Bermartabat" yang terus digaungkan, baik oleh Wali Kota Malang Sutiaji maupun para pejabat di lingkungan pemkot setempat dan para legislator, Malang Halal Center pun terus digeber dalam berbagai kesempatan.
Destinasi wisata, produk makanan dan minuman secara perlahan diarahkan menjadi sebuah gaya hidup halal di Kota Malang, tak terkecuali untuk konsumsi daging pun harus disembelih secara syar'i sesuai tuntunan.
Untuk mewujudkan peredaran daging konsumsi yang halal di kota pendidikan itu, Juleha menjadi salah satu gantungan harapan Pemkot Malang. Oleh karena itu, pemkot setempat menggandeng banyak pihak untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para Juleha tersebut.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengemukakan bahwa Pemkot Malang sudah bergerak dan menyiapkan berbagai hal untuk mewujudkan Program Malang Halal Center tersebut, salah satunya menjadikan Pasar Bunul di Kecamatan Blimbing sebagai proyek percontohan pasar halal yang bisa menjadi jembatan serba halal di kota itu.
"Pasar Bunul sebagai percontohan sekaligus tahapan menuju Malang Halal Center, daging hewan yang dijual semuanya disembelih dengan cara yang syar'i, halalan toyiban dan para Juleha ini yang berperan vital dalam menyediakan daging halal dan toyib," kata Sofyan Edi di sela menghadiri pelatihan Juleha Kota Malang di Songgoriti, Batu, belum lama ini.
Menurut Sofyan Edi, pelatihan Juleha yang dibidani Kantor Perwakilan BI Malang ini adalah langkah strategis, karena baru pertama kali dilaksanakan dan sebagai pintu masuk untuk mewujudkan konsep wisata halal yang bakal diterapkan di berbagai destinasi wisata di kota pendidikan ini.
Malang Halal Center yang digagas sejak dua tahun terakhir dan saat ini masih terus berproses. "Kita tata semuanya, seperti pasar maupun destinasi wisatanya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah tuntas," kata politikus Partai Golkar tesrebut.
Pelatihan bagi Juleha, selain mendukung Program Malang Halal Center sebagai destinasi wisata, juga sebagai perwujudan pengembangan ekonomi syariah, kata Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan Aminurridho sebagai inisiator pelatihan bagi Juleha di Kota Malang.
Selain itu, juga memberikan dukungan terhadap pengembangan Jawa Timur sebagai kawasan industri halal, termasuk di sektor makanan dan minuman (mamin) sesuai program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pelatihan Juleha ini tidak hanya menyasar para juru sembelih dari kalangan profesional (jagal), tetapi juga melibatkan juru sembelih dari berbagai lembaga, tak terkecuali dari pondok pesantren dan pengurus masjid yang ada di Kota Malang.
Juleha yang menjadi pejuang makanan halal itu mengantongi sertifikat kompetensi sebagai juru sembelih.
Pelatihan juru sembelih halal ini diharapkan mampu mendorong tersedianya juru sembelih yang berkompetensi dan profesional, menjamin tersedianya daging yang halal serta menciptakan pengembangan halal value chain pada industri pengolahan khususnya untuk pengolahan makanan di Kota Malang.
Penyembelihan menjadi salah satu faktor pemenuhan kriteria halal serta titik kritis dalam menghasilkan daging yang aman, sehat, dan sesuai syariah. Juru sembelih halal menurut SNI No 99002 Tahun 2016 adalah orang yang melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan.
"Ke depan BI Malang akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya guna mendukung peningkatan industri halal di Indonesia, khususnya wilayah Malang, sehingga pada akhirnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi syariah di Tanah Air," tuturnya.
Bertahap
Wisata halal terus digaungkan di Kota Malang. Perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata pun mulai banyak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat halal. Pada tahun 2020, ada 20 perusahaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Malang untuk mengantongi sertifikat halal.
Pemkot Malang hanya mampu memberi fasilitas kepada 20 perusahaan karena anggaran yang ditetapkan hanya mencukupi untuk 20 perusahaan saja, sehingga perusahaan lain yang hendak memperoleh sertifikasi halal diharapkan mau mengeluarkan anggaran secara mandiri.
Sementara untuk pendampingan proses pemenuhan persyaratan akan tetap dibantu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. "Biayanya bagi perusahaan tidak terlalu besar, tergantung itemnya, antara Rp 2,5 Juta sampai Rp5 Juta," kata Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Yenny Mariati.
Sejauh ini, ada 12 perusahaan yang telah mengajukan untuk mengisi blanko. Sebagian besar merupakan hotel berbintang, rumah makan serta restoran. Seluruhnya ditargetkan memperoleh sertifikasi halal tahun ini.
Program wisata halal ini menjadi salah satu upaya untuk menarik wisatawan dari Timur Tengah, sebab wisatawan yang berasal dari Timur Tengah memiliki kebiasaan berwisata secara berkelompok dan menghabiskan waktu di destinasi jauh lebih lama.
Dengan begitu, perputaran uang akan terjadi lebih signifikan. Selain tingkat hunian atau menginap dalam jangka lebih panjang, juga berimbas pada pusat oleh-oleh dan perbelanjaan di Kota Malang, sehingga menguntungkan UKM dan IKM di kota itu.
Namun selama ini, kebanyakan wisatawan yang berasal dari Timur Tengah lebih memilih Malaysia saat berwisata ke Asia ketimbang negara-negara di Asia lainnya, karena Malaysia telah dikenal sebagai destinasi wisata halal.
Untuk menggiatkan wisata halal yang dibidik menjadi "primadona" bagi wisatawan Timur Tengah itu, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang melakukan berbagai upaya, salah satunya menggelar Bazar Wisata Halal.
Penyelenggaraan bazar wisata halal ini bertujuan memperkuat Kota Malang menjadi destinasi wisata halal unggulan, bahkan pemkot setempat juga sedang mengajukan legalitas halal bagi 30 dapur hotel dan restoran di kota pendidikan itu ke LPPOM Provinsi Jatim.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa bazar wisata halal ini menjamin kepada setiap konsumen terhadap kehalalan produk yang dijual. Bukan saja pada bahan makanannya, juga pada prosesnya.
Nantinya akan ada jaminan bagi konsumen bahwa makanan dan minuman berlabel halal itu benar-benar sesuai dengan prosedur dan mendapatkan sertifikasi halal.
"Sambil menata wisata halal, ke depan kami juga ingin mengangkat UMKM dengan produk-produknya yang juga terjamin kehalalannya," kata politikus Partai Demokrat itu.
Pemkot Malang ingin memantapkan bahwa destinasi wisata halal menjadi daya tarik tersendiri untuk meningkatkan wisatawan baik mancanegara maupun lokal.
Sektor ekonomi harus kembali bergerak, potensi wisata halal perlu sungguh-sungguh digarap dengan baik agar ketika pansemi berakhir, Kota Malang khususnya telah siap menyambut wisatawan.
